TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEABSAHAN PERKAWINAN MELALUI TELECONFERENCE DALAM AGAMA ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

PATTILOUW, AAN (2009) TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEABSAHAN PERKAWINAN MELALUI TELECONFERENCE DALAM AGAMA ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.

[thumbnail of cover.doc] Text
cover.doc

Download (47kB)
[thumbnail of DAFTAR ISI.doc] Text
DAFTAR ISI.doc

Download (51kB)
[thumbnail of BAB II.doc] Text
BAB II.doc

Download (185kB)
[thumbnail of BAB V.doc] Text
BAB V.doc

Download (44kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.doc] Text
DAFTAR PUSTAKA.doc

Download (33kB)

Abstract

Perkawinan Teleconference adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki�laki dengan

seorang perempuan, dimana proses ijab kabulnya tidak diucapkan secara langsung melainkan

diucapkan dengan menggunakan media perantara yaitu telephone. Pelaksanaan perkawinan melalui

teleconference pada dasarnya sama dengan perkawinan pada umumnya, yang membedakannya adalah

pada saat proses ijab kabul. Pada perkawinan teleconference ini dimungkinkan salah satu pihak atau

wali dari pihak perempuan tidak berada di tempat pada saat proses ijab kabul. Perkawinan

teleconference ini pernah terjadi di beberapa daerah di tanah air, salah satunya terjadi di Bandung Jawa

Barat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan perkawinan melalui

teleconference menurut Hukum Islam dan Undang�Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan dan kendala apa yang timbul dalam perkawinan teleconference sebagai wujud

perkembangan teknologi informasi.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian dengan melukiskan

fakta-fakta berupa data sekunder seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan

hukum tersier. Penelitian deskriptif analitis dilakukan untuk memberikan gambaran secara lengkap

tentang pelaksanaan perkawinan melalui teleconference di Indonesia. Metode pendekatan yang

digunakan adalah yuridis normatif dan analisa data dilakukan dengan cara yuridis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa perkawinan melalui

teleconference adalah sah secara hukum, baik berdasarkan hukum Islam maupun Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Kendala yang muncul dalam perkawinan teleconference sebagai wujud perkembangan teknologi

informasi, antara lain adalah adanya pendapat dari sebagian kalangan Islam yang menyatakan bahwa

perkawinan melalui teleconference ini tidak sah, karena wali nikah mempelai perempuan tidak secara

nyata hadir pada saat ijab kabul dilaksanakan, adanya gangguan teknis yang mungkin timbul pada saat

akan atau sedang dilaksanakannya perkawinan melalui teleconference, dan tidak adanya suatu

peraturan yang secara tegas mengatur mengenai perkawinan melalui media teleconference, baik dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam.

Item Type: Thesis (Other)
Additional Information: Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-aanpattilo-15883. Folder: S1-Final_Project / Fakultas_Hukum / 2008
Uncontrolled Keywords: HUKUM, MENGENAI KEABSAHAN, PERKAWINAN, TELECONFERENCE, AGAMA ISLAM
Divisions: S1 Skripsi > Ilmu Hukum
Depositing User: Robot Migration
Date Deposited: 05 Nov 2026 06:01
Last Modified: 05 Nov 2026 06:01
URI: https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/28855

Actions (login required)

View Item
View Item