PENATAAN ORGANISASI DI INSPEKTORAT KABUPATEN SUMEDANG DALAM MENINGKATKAN PENGAWAS TAHUN 2007

Salah satu upaya pemerintah daerah untuk dapat tetap survive atau dapat menjalankan kegiatannya pada era globalisasi adalah mendahulukan penataan ulang kelembagaan untuk meningkatkan kinerja dan mewujudkan pemerintahan yang baik agar akomodatif terhadap perubahan dan perkembangan, terutama dalam menyerasikan gerak langkah organisasi pemerintah daerah dengan tuntutan organisasi dan manajemen masa depan.

PP No. 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Perangkat Organisasi Pemerintahan Daerah memberikan kekuasaan dan keleluasaan yang sangat besar kepada pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan organisasi perangkat daerahnya. Dalam pedoman itu telah ditegaskan bahwa penataan organisasi perangkat daerah harus mempertimbangkan kewenangan yang dimiliki, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur dan pengembangan pola kemitraan antardaerah. Namun, kewenangan dan kekuasaan itu pada tahap implementasi diterjemahkan secara berbeda oleh masing-masing daerah dan cenderung ditafsirkan dengan keinginan masing-masing daerah. Berbagai pertimbangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan dalam penataan organisasi seringkali cenderung lebih bernuansa politis daripada pertimbangan rasional objektif, efesiensi dan efektivitas.