IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PASAR LELANG KOMODITI AGRO DALAM MENINGKATKAN PERDAGANGAN KOMODITI AGRO DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2007

Seiring dengan perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan babak baru penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dalam suatu sistem yang demokratis dengan diberikannya otonomi daerah. Penyerahan urusan otonomi ini antara lain untuk menumbuhkan kemandirian daerah dalam bidang pembangunan dan untuk meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan daerahnya.

Pemerintah daerah dituntut untuk siap menerima pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat, tetapi tidak hanya dalam penyelenggaraan pemerintahannya, tetapi juga dalam hal pemecahan masalah dan pendanaan dalam kegiatan pembangunan di daerah. Hal tersebut membawa konsekuensi perlunya pelaksanaan manajemen pembangunan daerah yang lebih profesional dan mandiri.

Pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahtraan rakyat, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan di daerahnya. Penerapan otonomi daerah telah membuka peluang bagi daerah provinsi, daerah kabupaten/kota untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya membangun daerah guna mengimplementasikan makna otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Konsep otonomi daerah yang di berlakukan sekarang ini merupakan suatu bentuk pelayanan kepada publik yang lebih berorentasi pada kebutuhan masyarakat, sehingga secara otomatis berbagai fasilitas pelayanan publik harus lebih didekatkan sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat atau publik.