TINJAUAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI DI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Ramadhan, Aria (2007) TINJAUAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI DI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.

[thumbnail of 1.Cover-Skripsi.doc] Text
1.Cover-Skripsi.doc

Download (110kB)
[thumbnail of 9.REVISI-BAB-II-ARIA-RAMADHAN.doc] Text
9.REVISI-BAB-II-ARIA-RAMADHAN.doc

Download (133kB)
[thumbnail of 5.Kata-Pengantar-dan-daftar-isi.doc] Text
5.Kata-Pengantar-dan-daftar-isi.doc

Download (65kB)
[thumbnail of 13.DAFTAR-PUSTAKA.doc] Text
13.DAFTAR-PUSTAKA.doc

Download (40kB)

Abstract

Era globalisasi pada saat ini ditandai dengan berkembang pesatnya teknologi, kehadiran teknologi telah memberikan nuansa baru bagi bagi kehidupan umat manusia yang menyentuh semua aspek kehidupan umat manusia dan semua aspek kehidupan. Wujud nyata dari perubahan tersebut adalah kebebasan pers yang berdampak pada pemberitaan pornografi dan pornoaksi di internet dalam menyampaikan informasi dan hiburan kepada masyarakat. Pengaturan berita pornografi dan pornoaksi di internet dengan tidak memperhatikan peraturan-peraturan dan kode etik jurnalistik. Dalam hal tersebut terdapat dua sisi yang saling bersinggungan, di satu sisi adanya kebebasan pers yang bertanggung jawab, namun di sisi lain KUHP menginginkan adanya penegakan hukum berdasarkan perlindungan bagi kepentingan publik, di mana kebebasan pers dalam bidang hukum memiliki batasan-batasan sendiri. Dalam kaitannya dengan hukum pidana Indonesia kebebasan pers di batasi oleh etika, susila dan norma-norma yang hidup di masyarakat Indonesia yang berasaskan Pancasila. Tak luput pula dalam suatu kondisi sosial yang menginginkan terjaganya nilai-nilai moral “ketimuran” yang diinginkan oleh masyarakat agar dapat mengkritalisasi menjadi suatu norma hukum yang dapat bersifat mengikat dan mempunyai sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan hukum apa yang timbul dan bagaimana efektivitas pengaturan berita serta upaya hukum dalam mengatasi masalah berita tindak pidana pornografi dan pornoaksi di internet, agar tidak menyimpang hukum pidana Indonesia.

Penelitian ini dilakukan secara deskritif analistis, dengan pendekatan yuridis normatis. Data yang dihasilkan dianalistis penulisan secara yuridis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar tidak saling bertentangan, tetap mempertahankan hirarki peraturan perundang-undangan dan terciptanya kepastian hukum.

Dalam pemberitaan pornografi dan pornoaksi di internet, lebih mempertontonkan kesusilaan dan kevulgaran tanpa sensor. Pada hakikatnya melanggar asas-asas hukum pidana Indonesia yang terdapat pada KUHP, yaitu pada Pasal 281,282,283, 532 dan 533 dan juga melanggar Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yaitu Pasal 5 ayat (1), Pasal 13 huruf a dan Pasal 18 ayat (2), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman yaitu Pasal 3, Pasal 26, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 40 dan Pasal 41, dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yaitu Pasal 21 dan Pasal 45.

Item Type: Thesis (Other)
Additional Information: Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-s1-2007-ariaramadh-6804. Folder: S1-Final_Project / Fakultas_Hukum / 2007
Uncontrolled Keywords: pornografi, aspek hukum pidana
Divisions: S1 Skripsi > Ilmu Hukum
Depositing User: Robot Migration
Date Deposited: 05 Nov 2026 05:45
Last Modified: 05 Nov 2026 05:45
URI: https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/27752

Actions (login required)

View Item
View Item