AMRULLOH, ADE YUSRI (2007) PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN DOKUMEN ELEKTRONIK PERUSAHAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
COVER.rtf
Download (95kB)
DAFTAR-ISI.rtf
Download (28kB)
DAFTAR-RIWAYAT-HIDUP.rtf
Download (4kB)
Daftar-Pustaka.rtf
Download (21kB)
Abstract
Perkembangan teknologi saat ini telah meliputi teknologi informasi dan komunikasi yang menyebabkan banyaknya penemuan sehingga memudahkan berbagai aktivitas manusia.. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung sangat cepat. Penyimpanan suatu dokumen perusahaan di dalam internet atau komputer terbilang aman, namun seiiring berkembangnya tingkat kecerdasan manusia maka semakin maju pula teknologi yang dihasilkan atau diciptakan, artinya suatu dokumen perusahaan yang disimpan di dalam internet atau komputer menjadi tidak aman lagi, karena dokumen perusahaan yang disimpan di dalam internet atau komputer tersebut dapat dengan mudah dipindahkan atau dicopy ke komputer lain, bahkan dirubah dengan tujuan tertentu dengan menggunakan sistem jaringan oleh pihak yang tidak berwenang. Para pelaku kejahatan ini menggunakan sistem “Open System” dimana siapapun, dimanapun dan kapanpun orang yang tidak berwenang mempunyai kesempatan untuk mengakses dokumen-dokumen perusahaan yang ada dalam internet. Sedangkan permasalahan yang akan penulis bahas dalam penulisan hukum ini, yaitu mengenai efektifitas hukum, hambatan dan tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku penyalahgunaan dokumen elektronik perusahaan berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Metode penelitian yang dilakukan yaitu secara deksriptis analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Penafsiran yang digunakan adalah penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis dan menggunakan konstruksi hukum argumentun a contrario. Data yang didapat dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan dan tetap memperhatikan hierarki perundang-undangan, sehingga tercipta kepastian hukum.
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap masalah penyalahgunaan dokumen elektronik perusahaan yang dihubungkan dengan UU Antimonopoli, maka penulis mengambil kesimpulan yaitu, bahwa penyalahgunaan dokumen elektronik perusahaan yang dilakukan oleh pelaku dan penerima dapat dikategorikan sebagai persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU Antimonopoli, hambatan yang ditemui terhadap penyalahgunaan dokumen elektronik perusahaan adalah kemampuan para aparat penegak hukum dalam penguasaan teknologi yang masih rendah, perkembangan hukum tidak mengikuti interaksi perkembangan teknologi dari waktu ke waktu (leap frog), sarana dan prasarana yang ada di lembaga hukum kurang memadai, kesadaran hukum para pelaku usaha yang masih rendah, adanya kartel, merger dari dua perusahaan atau lebih. Sedangkan tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku penyalahgunaan dokumen elektronik perusahaan, yaitu secara perdata, pelaku dapat dikenakan tuntutan telah melakukan wanprestasi (jika masih bekerja di tempat pemilik rahasia dagang) atau perbuatan melawan hukum. Dasar hukum untuk melakukan penuntutan wanprestasi adalah klausula perjanjian mengenai kewajiban melindungi rahasia dagang yang terdapat dalam perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, sedangkan untuk perbuatan melawan hukum dasar hukumnya adalah pasal 1365 KUHPerdata. Secara pidana, tuntutan dapat dilakukan berdasarkan UU Rahasia Dagang dan KUHP. Tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap penerima informasi yaitu berdasarkan pasal 23 UU Antimonopoli. Pemilik sah atas informasi dapat melaporkan tindakan para pelaku kepada KPPU, bahwa telah terjadi suatu persekongkolan antara pelaku dengan penerima informasi yang menyebabkan kerugian bagi kegiatan usahanya. Adapun tata cara pelaporan telah diatur dalam pasal 38 sampai dengan pasal 46 UU Antimonopoli. Terhadap penerima informasi juga dapat dikenakan sanksi, sebagaimana diatur dalam pasal 48 (2) dan pasal 49 UU Antimonopoli.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-s1-2007-adeyusriam-6802. Folder: S1-Final_Project / Fakultas_Hukum / 2007 |
| Uncontrolled Keywords: | perlindungan hukum dokumen elektronik. |
| Divisions: | S1 Skripsi > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 05:45 |
| Last Modified: | 05 Nov 2026 05:45 |
| URI: | https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/27751 |
