SUHARTINI, ANI (2007) TINJAUAN TERHADAP PROSEDUR PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 22 PADA PT. PLN (Persero) DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN APJ BANDUNG. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
COVER.doc
Download (175kB)
DAFTAR-ISI.doc
Download (28kB)
BAB-I.doc
Download (47kB)
BABII.doc
Download (84kB)
DAFTAR-PUSTAKA.doc
Download (19kB)
Abstract
Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, sehingga peningkatan pembangunan perlu ditunjang, sebagai negara berkembang Indonesia membutuhkan dana untuk membangun di segala bidang. Selama ini Indonesia lebih banyak menggantungkan diri pada jaminan luar negeri. Pembangunan Indonesia pada hakekatnya adalah suatu perubahan yang akan berjalan terus dan merupakan kemajuan untuk perbaikan ke arah yang ingin dicapai. Hal ini agar hasil pembangunan lima tahun pembangunan lima tahun terakhir ini dapat diadakan sutu penilaian, yang dipergunakan sebagai ukuran dalam pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang, sehingga tujuan masyarakat adil makmur dan merata baik materiil maupun spirituil berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dapat terwujud sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
Pengenaan pajak berhubungan erat dengan materialitas suatu bangsa. Oleh karena itu, untu meningkatkan penerimaan pajak tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu pendek, namun merupakan proses perombakan struktur yang tentu saja memerlukan waktu yang cukup panjang.
Oleh karena itu pemungutan pajak harus dilaksanakan secara intensif. Upaya menggali pajak juga harus dilakukan dengan melihat sistem perpajakan di negara lain. Era globalisasi akan mewarnai sistem perpajakan di indonesia, sehingga kita tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh kebijaksanaan fiskal di negara lain. Pemungutan pajak ada 2 (dua) cara, yaitu:
1. Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak
2. Sikap dan kemampuan aparat pajak dalam melaksanakan tugasnya
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pajak mempunyai peranan penting bagi pembangunan. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tergatung pada tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat. Semakin tinggi pengetahuan masyarakat, semakin mudah bagi pemerintah untuk menyadarkan mereka, bahwa di dunia ini tidak satupun yang dapat diperoleh tanpa membayar atau tanpa pengorbanan sesuatu. Tingkat pendidikan formal juga dapat membantu pemerintah dalam mengambil kebijaksanaan perpajakan, yaitu berupa pembebanan pajak yang disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak walaupun pajak tersebut bersifat memaksa.
Mengacu pada uraian diatas maka diberlakukan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut maka setiap pemungutan pajak penghasilan (PPh) diserahkan kepada wajb pajaknya untuk melakukan perhitungan berapa besar pajak yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak tersebut. Dalam hal ini, berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, Instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan maupun pemerintah swasta berkenaan dengan kegiatan impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
Pajak Penghasilan Pasal 22 dibayar dalam tahun berjalan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini, Menteri Keuangan menetapkan besarnya pungutan yang dapat bersifat final. Pelaksanaan ketentuan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan antara lain:
· Penunjukan pemungut pajak secara selektif, demi pelaksanaan pemungutan pajak secara efektif dan efisien
· Tidak mengganggu kelancaran lalu lintas barang
· Prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan yang sederhana sehingga mudah dilaksanakan.
Pemungutan pajak berdasarkan ketentuan ini, dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengumpulan dana melalui sistem pembayaran pajak dan untuk tujuan kesederhanaan, kemudahan, dan pengenaan pajak yang tepat waktu.
Berdasarkan uraian di atas, maka dalam memenuhi laporan kerja praktek ini penulis mengambil judul “TINJAUAN TERHADAP PROSEDUR PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 22 PADA PT. PLN (Persero) DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN APJ BANDUNG”
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-s1-2007-anisuharti-4526. Folder: Laporan_Kerja_Praktek / Fakultas_Ekonomi / Akuntansi / 2006 |
| Uncontrolled Keywords: | PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 22. |
| Divisions: | Laporan Kerja Praktek > Akuntansi |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 05:21 |
| Last Modified: | 05 Nov 2026 05:21 |
| URI: | https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/26080 |
