Tinjauan Hukum Terhadaop Perbuatan Melawan Hukum atas Pembobolan Akses Internet Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Abdurrasyid, Agus Mahardika (2009) Tinjauan Hukum Terhadaop Perbuatan Melawan Hukum atas Pembobolan Akses Internet Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.

[thumbnail of COVER.pdf] Text
COVER.pdf

Download (61kB)
[thumbnail of KATA PENGANTAR.pdf] Text
KATA PENGANTAR.pdf

Download (39kB)
[thumbnail of DAFTAR ISI.pdf] Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (15kB)
[thumbnail of ABSTRAK.pdf] Text
ABSTRAK.pdf

Download (19kB)
[thumbnail of ABSTRACT.pdf] Text
ABSTRACT.pdf

Download (24kB)
[thumbnail of Lembar Pengesahan.pdf] Text
Lembar Pengesahan.pdf

Download (13kB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf

Download (78kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf

Download (78kB)
[thumbnail of BABA III.pdf] Text
BABA III.pdf

Download (439kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf

Download (69kB)
[thumbnail of BAB V.pdf] Text
BAB V.pdf

Download (21kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (24kB)

Abstract

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan berbagai kemudahan bagi

setiap orang dalam melakukan setiap kegiatannya. Salah satu hasil perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi ini antara lain adalah teknologi dunia maya atau cyber space yang

dikenal dengan istilah internet. Melalui akses internet seseorang dapat melakukan akses berbagai

macam kegiatan untuk mendapatkan berbagai macam informasi yang dibutuhkan, antara lain

seperti pemesanan tiket pesawat terbang, kereta api, pembayaran rekening listrik atau telepon dan

lain sebagainya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan dampak positif

maupun dampak negatif. Dalam kegiatan akses internet tersebut tidak menutup kemungkinan

muncul perbuatan melawan hukum atas pembobolan akses internet. Dengan demikian perlu

ditelaah bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum atas pembobolan akses internet ini. Hukum

positif di Indonesia yaitu Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Pasal 1365 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (KUH Perdata) merupakan salah satu aturan yang dapat diterapkan pada perbuatan

melawan hukum atas pembobolan akses internet, sehingga timbul masalah bagaimana Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur

perbuatan melawan hukum atas pembobolan akses internet, tindakan hukum yang dapat dilakukan

terhadap pelaku perbuatan melawan hukum atas pembobolan akses internet.

Penelitian dalam skripsi ini dilakukan secara deskriptif analistis, dengan pendekatan yuridis

normatif. Data yang dihasilkan dianalisis penulis secara yuridis kualitatif agar perundangundangan

yang satu dengan perundang-undangan yang lainnya tidak saling bertentangan,

memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan mencapai kepastian hukum yaitu bahwa

peraturan perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan oleh penguasa.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh

pelaku perbuatan melawan hukum atas pembobolan akses internet telah memenuhi unsur objektif

dan unsur subjektif dari Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan sengaja melakukan suatu perbuatan

melawan hukum dengan cara mengakses komputer dan/atau sistem elektronik untuk dapat

digunakan tanpa harus membayar fee kepada ISP (internet service provider) sebagai penyedia jasa

internet, dimana akibat dari perbuatan para pelaku ini telah menimbulkan kerugian baik materiil

maupun kerugian imateriil kepada pihak lain dalam hal ini adalah ISP (internet service provider)

sebagi pihak penyelenggara jasa layanan internet. Di samping itu, berdasarkan Pasal 1365 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), perbuatan melawan hukum atas pembobolan

akses internet telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Sementara itu, tindakan

hukum yang dapat dilakukan atas segala sesuatu yang telah melanggar hukum, termasuk perbuatan

melawan hukum atas pembobolan akses internet yang telah menimbulkan kerugian harus

dilakukan suatu tindakan atau upaya, yaitu menyelesaikan sengketa tersebut baik secara litigasi

atau pengajuan gugatan melalui lembaga peradilan yang berwenang sesuai ketentuan hukum acara

perdata yang berlaku di Indonesia atau berdasarkan hukum acara yang dipilih oleh para pihak,

maupun secara non litigasi atau di luar pengadilan, antara lain melalui cara adaptasi, negosiasi,

mediasi, konsiliasi serta arbitrase sesuai ketentuan yang berlaku.

The growth of science and technology present people the easiest way to do their activities. One of the

results of this advance science and technology is cyber space known as the internet. Through internet

access, one can get much information and do many things such as book or even buy plane or train

tickets, pay electricity or telephone bills and other things. However the development of Science and

technology brought positive and negative impact. As such activities could cause against the law act of

breaking the internet access. For that matter, it is important to study the form of against the law act of

breaking internet access. In the positive law of Indonesia, article 30 (3) and article 36 of Undang-

Undang Number 11/2008 about Information and Electronic Transaction (ITE) also article 1365 Civil

Code could be applied to such crime. The questions are how Undang-Undang Number 11/2008 about

Information and Electronic Transaction (ITE) regulated against the law act, and the legal action that

could be done to against the law actor of breaking internet access.

This research is using an analytical description with normative juridical approach. The data has been

qualitative juridical analyzed considering the hierarchy of the regulations itself and to achieve law

certainness as the government execute the regulation actually.

Based on the research, against the law act of breaking internet access fulfilled objective and subjective

of article 30 (3) and article 36 Undang-Undang Number 11/2008 about information and electronic

transaction (ITE) whom the actor delivery against the law with accessing the computer or any

electronic system for this matter without paying any fee to the ISP (internet service provider).

Furthermore, this form of action categorized as against the law act based on article 1365 Civil Code,

The legal action that could be done to against the law actor of breaking internet access is troughs

litigation or file a suit to court based on Indonesia constitution chosen by parties, and troughs nonlitigation,

such as adaptation, negotiation, mediation, conciliation, also arbitration.

Item Type: Thesis (Other)
Additional Information: Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-agusmahard-19717. Folder: S1-Final_Project / Fakultas_Hukum / 2009
Uncontrolled Keywords: Hukum Terhadap Perbuatan Melawan atas Pembobolan Akses Internet
Divisions: S1 Skripsi > Ilmu Hukum
Depositing User: Robot Migration
Date Deposited: 05 Nov 2026 05:14
Last Modified: 05 Nov 2026 05:14
URI: https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/25502

Actions (login required)

View Item
View Item