Tinjauan Hukum Terhadap Electronic Bill Presentment and Payment yang tidak Sesuai dengan Tagihan Sebenarnya Dihubungkan dengan Buku III BW JUNCTO Undang-Undang Nomro 11 Tahun 2008 Tentnag Informasi dan Transaksi Elektornik

S, Vera Ferdyanthi (2009) Tinjauan Hukum Terhadap Electronic Bill Presentment and Payment yang tidak Sesuai dengan Tagihan Sebenarnya Dihubungkan dengan Buku III BW JUNCTO Undang-Undang Nomro 11 Tahun 2008 Tentnag Informasi dan Transaksi Elektornik. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.

[thumbnail of Cover.pdf] Text
Cover.pdf

Download (63kB)
[thumbnail of Hal 3 - Kata Pengantar.pdf] Text
Hal 3 - Kata Pengantar.pdf

Download (34kB)
[thumbnail of Hal 4 - Daftar Isi.pdf] Text
Hal 4 - Daftar Isi.pdf

Download (32kB)
[thumbnail of Hal 5 - Abstrak.pdf] Text
Hal 5 - Abstrak.pdf

Download (31kB)
[thumbnail of Hal 6 - Abstract.pdf] Text
Hal 6 - Abstract.pdf

Download (28kB)
[thumbnail of BAB I ACC.pdf] Text
BAB I ACC.pdf

Download (75kB)
[thumbnail of BAB II ACC.pdf] Text
BAB II ACC.pdf

Download (109kB)
[thumbnail of BAB III ACC.pdf] Text
BAB III ACC.pdf

Download (62kB)
[thumbnail of BAB IV ACC.pdf] Text
BAB IV ACC.pdf

Download (75kB)
[thumbnail of BAB V ACC.pdf] Text
BAB V ACC.pdf

Download (28kB)
[thumbnail of Hal 7 - Daftar Pustaka.pdf] Text
Hal 7 - Daftar Pustaka.pdf

Download (26kB)

Abstract

Pemanfaatan teknologi dan informasi saat ini telah banyak digunakan oleh orang secara individu

maupun oleh lembaga. Hasil kemajuan serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

yang paling besar pengaruhnya adalah pada lembaga keuangan. Adanya pemanfaatan internet oleh

lembaga keuangan yang kini telah dikenal dengan nama internet banking memudahkan

nasabahnya dalam melakukan suatu transaksi yang mengedepankan aspek kemudahan, efisiensi,

flexibilitas dan kesederhanaan dan salah satu layanan daripada internet banking itu sendiri adalah

Electronic Bill Presentment and Payment yang merupakan penyajian tagihan serta pembayaran

secara online. Pada kenyataannya layanan Electronic Bill Presentment and Payment yang

dihadirkan suatu bank tidak sesuai dengan tagihan yang sebenarnya yaitu terdapat tagihan ganda

atas suatu transaksi yang sama dengan nilai transaksi yang sama serta pada waktu yang sama, hal

ini menyatakan bahwa lembaga perbankan tersebut telah lalai dalam melakukan prestasinya yaitu

telah keliru atau tidak sesuai dalam mencatat seluruh transaksi yang dilakukan nasabahnya secara

tepat sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabahnya. Permasalahan-permasalahan tersebut

menimbulkan beberapa pertanyaan diantaranya adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap

nasabah yang dirugikan serta tindakan hukum yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan

permasalahan tersebut di atas.

Untuk mencapai tujuan diatas, maka Penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif analitis

dengan menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif. Data hasil penelitian dianalisis

secara yuridis kualitatif, yang mana peraturan perundang-undangan yang satu tidak boleh

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, serta memperhatikan hirarki

peraturan perundang-undangan dan kepastian hukum.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum

terhadap nasabah yang dirugikan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh lembaga perbankan

adalah dengan mengacu Pasal 1243 BW mengenai wanprestasi dan Pasal 1365 sebagai dasar

hukum untuk menuntut ganti kerugian atas kelalaian yang telah dilakukan oleh lembaga perbankan

tersebut serta pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik sebagai dasar gugatan atas pemanfaatan teknologi informasi yang

menimbulkan kerugian. Sementara itu tindakan hukum yang dapat dilakukan adalah melalui

beberapa cara baik secara litigasi maupun non litigasi. Tindakan hukum secara litigasi dapat

dilakukan dengan melakukan gugatan perdata sebagaimana dasar hukumnya yang terdapat dalam

Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik dengan dasar gugatan wanprestasi yaitu Pasal 1243 BW serta Pasal 1365 BW sebagai

dasar tuntutan ganti rugi, sedangkan tindakan hukum non litigasi dasar hukumnya terdapat dalam

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik yang dapat dilakukan melalui konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi serta arbitrase

berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.

The exploiting of information and technology at present has much being used by people

individualy and also by institution. The bigest influence of the output progress and technological

information and communication development are on the financial institution. Existence of the

internet exploiting by financial institution what is recognized as internet banking were facilitating

the customer on the transaction which placing forward the easy factor, efficiency, flexibility and

simplicity where one of the service on internet banking itself are Electronic Bill Presentment and

Payment which were online invoice and payment. Electronic Bill Presentment and Payment what

is attended by the bank on reality are inapropriate with the true invoice which is the existence of

double invoice on one same transaction with the same value and time of the transaction, it�s

showing that the banking institution have neglected in doing its obligation which is wrong or

inapropriate on noting entire trnsaction that conducted by the costumers correctly so that causing

loss to the costumers. That problems causing some question which one other things is how were

the law protection concerning the lossy costumers and what law action could conducted to solving

the problems above.

To reach the porpose above, then the writer do some analitycal description research with

normative juridical approach. The data has been qualitative juridical analyzed considering the

hierarchy of the regulations it self and to achieve law certainness.

Based on the research, the conclusion are that the law protection concerning lossy consumer

caused by wanprestasi effect what is done by banking institution were relate to article 1234 BW

about wanprestasi and article 1365 as legal fundament to claiming indemnation for negligence

which have been done by the banking institution and also article 38 subsection (1) Undang-

Undang Number 11/ 2008 about Information and Electronic Transaction as legal fundament for

the information and technological exploiting whom causing loss. Meanwhile the action law which

could be done are through several ways either through litigation and also non-litigation.

Litigation way can be done by doing civil accusation as the law fundament on the article 38

subsection (1) Undang-Undang Number 11/2008 About Information and Electronic Transaction

under color of suing on wanprestasi which is article 1234 BW and also article 1365 BW as legal

fundament of compensatory, while legal fundament on non-litigation way contained on article 39

subsection (2) Undang-Undang Number 11/ 2008 about Information and Electronic Transaction

which can be done through consultation, negoisation, mediation, consiliation and also arbitration

based on Undang-Undang 30/ 1999 about arbitrase.

Item Type: Thesis (Other)
Additional Information: Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-veraferdya-19719. Folder: S1-Final_Project / Fakultas_Hukum / 2009
Uncontrolled Keywords: Hukum Terhadap Electronic Bill Presentment and Payment, Sesuai dengan Tagihan Sebenarnya
Divisions: S1 Skripsi > Ilmu Hukum
Depositing User: Robot Migration
Date Deposited: 05 Nov 2026 05:14
Last Modified: 05 Nov 2026 05:14
URI: https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/25479

Actions (login required)

View Item
View Item