Bhisma, Mangara Prawira (2006) TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERJANJIAN FRANCHISE Mc DONALD YANG DITAWARKAN MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1997 TENTANG WARALABA. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
COVER.doc
Download (169kB)
DAFTAR-ISI.doc
Download (58kB)
BAB-I.doc
Download (54kB)
BAB-II.doc
Download (97kB)
DAFTAR-PUSTAKA.doc
Download (26kB)
Abstract
Perjanjian franchise McDonald’s pada dasarnya suatu pemberian hak atas merek dagang dari pemberi franchise kepada penerima franchise. Pada perkembangannya perjanjian franchise McDonald’s dapat dilaksanakan melalui media internet. Perjanjian franchise McDonald’s melalui media internet selain memberikan kontribusi yang besar dalam memperlancar transaksi perjanjian franchise, namun dapat juga menimbulkan beberapa permasalahan hukum antara lain bagaimana kekuatan hukum perjanjian franchise melalui internet, kendala-kendala hukum apa saja yang dapat muncul dalam pelaksanaan perjanjian franchise melalui internet, dan tindakan hukum apa yang dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran atas kesepakatan yang telah terjadi antara franchisor dan franchisee.
Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah secara deskriptif analitis. Metode pendekatan yang dilakukan secara yuridis normatif yaitu suatu metode di mana hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma. Metode analisis data yang di peroleh dianalisis secara yuridis kualitatif.
Perjanjian secara umum di Indonesia tunduk pada Buku ke III KUHPerdata, secara khusus perjanjian waralaba di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba. Perjanjian franchise melalui internet di Indonesia belum diatur secara tegas sehingga masih mengacu pada ketentuan-ketentuan umum yang berlaku di Indonesia. Perjanjian franchise McDonald’s melalui internet yang dilakukan oleh para pihak dihadapkan pada berbagai masalah hukum seperti, masalah kerahasian (confidentiality) pesan, masalah bagaimana cara agar pesan yang dikirimkan itu keutuhannya (integrity) sampai ke tangan penerima, masalah keabsahan terjamin (authenticity) pelaku transaksi, dan masalah keaslian pesan agar bisa dijadikan barang bukti. Dalam hukum Indonesia data elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Penyelesaian sengketa antara franchisor dan franchisee dapat melihat pada isi kontrak. Penyelesaian sengketa hukum dalam perjanjian franchise McDonald’s, dapat dilakukan melalui jalur pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi). Bentuk pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian sengketa tersebut dapat disepakati oleh para pihak pada awal perjanjian franchise. Berkaitan dengan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang dilakukan oleh franchisee, didasarkan pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-s1-2006-mangarapra-2632. Folder: S1-Final_Project / Fakultas_Hukum / 2006 |
| Uncontrolled Keywords: | PERJANJIAN FRANCHISE MC DONALD, PP NO 16 TAHUN 1997, WARALABA. |
| Divisions: | S1 Skripsi > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 05:08 |
| Last Modified: | 05 Nov 2026 05:08 |
| URI: | https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/24748 |
