LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN DI BAGIAN HUMAS PT. PIKIRAN RAKYAT BANDUNG

Sejarah Singkat PT Pikiran Rakyat Bandung

Pada bulan Januari 1966, di kota Bandung terdapat sejumlah wartawan yang kehilangan pekerjaan. Surat kabar tempat mereka bekerja harus berhenti terbit, karena terlambat memenuhi ketentuan yang mengharuskan setiap surat kabar berafiliasi dengan salah satu surat kabar yang ditentukan oleh Departemen Penerangan.

Atas dorongan Panglima Kodam VI/Siliwangi (kini Kodam III/Siliwangi), Ibrahiem Adjie, Para wartawan tersebut kemudian menerbitkan surat kabar “harian Angkatan bersenjata” edisi Jawa Barat, yang berafiliasi dengan Harian Angkatan Bersenjata (Pusat) yang terbit di Jakarta. Ijin rekomendasi berafiliasi dengan dengan Harian Angkatan Bersenjata (Pusat) ini tertuang dalam surat keputusan (SK) Papelrada Jawa Barat, Nomor : 04/Papelrada/BD/1966, Tertanggal : 31 Januari 1966, Sedangkan Surat Ijin Terbit (SIT) Deppen RI Nomor: 021/SK/DPHM/SIT/1966.

Nomor Perdana Harian “Angkatan Bersenjata” Edisi Jawa Barat, terbit pada tanggal 24 Maret 1966, bertepatan dengan peringatan ke-20 peristiwa Heriok “Bandung Lautan Api”. Namun belum genap satu tahun Harian Angkatan Bersenjata edisi terbit, Menteri penerangan RI mencabut peraturannya tentang keharusan berafiliasi.

Menyusul pencabutan ini, Panglima Kodam Siliwangi HR. Darsono (pengganti Ibrahim Adjie) lalu mengeluarkan SK Papelrada Jawa Barat, Nomor : 055/Papelrada/DB/1967, Tertanggal: 5 Februari 1967, Tentang: pelepasan afiliasi Harian Angkatan Bersenjata edisi Jawa Barat dari Harian Angkatan Bersenjata (Pusat), Sekaligus melepas sepenuhnya dari ketergantungan Kodam Siliwangi. Seiring dengan keputusan ini pulalah, terhitung 24 Maret 1967, Nama harian Angkatan bersenjata edisi Jawa Barat berganti nama menjadi HU. Pikiran Rakyat (juga dikenal dengan singkatan “PR”) hingga saat ini.

Masa Prihatin (1967-1973)

Enam tahun pertama sejak kelahirannya - 24 Maret 1967 s/d 1973, oplah Pikiran Rakyat tidak pernah lebih dari 20.00 eks/hari. Sedangkan tenaga kerjanya(wartawan dan non wartawan/tata usaha) tidak lebih dari 30 orang dan honor/gaji pada masa perintisan ini benar-benar tidak mengenal arti yang sebenarnya. Honor/gaji diperoleh dari hasil penjualan kertas sisa dari percetakan dan Koran yang tidak laku pada hari itu yang dikumpulkan setip hari, lalu akhir bulan dihitung dan dijual ke tempat penampungan kertas bekas. Dari hasil penjualan inilah diperoleh uang,lalu dibagi rata.

Namun berkat kegigihan dan keuletan yang didasari oleh jiwa idealisme para pereintis kala itu, HU.Pikiran Rakyat dengan pasti terus semakin mendapat tempat dihati para pembacanya. Melihat kenyataan ini (atas saran Menteri Penerangan RI waktu itu) bentuk badan hukum Pikiran Rakyat yang semula berupa yayasan diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT. Pikiran Rakyat Bandung (PT. PRB), terhitung 9 April 1973 dengan Akte notaries No.6 yang dibuat dihadapan notaries Noezar SH di Bandung. Perubahan ini lalu disyahkan dengan SK. Menteri Kehakiman RI no. 7 A 5/212/10, tanggal 13 Juli 1973, yang diumumkan dalam berita negara No.58 tanggal 20 Juli 1973, dengan SIT No. 0553/PER/2/SK/DIRJENPG/SIT/1973 tanggal 8 Agustus 1973.

Awal Kebangkitan

Menyusul perubahan status perusahaan dari yayasan menjadi perseroan terbatas (PT) Pikiran Rakyat segera menata diri. Beberapa bulan yang tersisa dari tahun 1973 dimanfaatkan untuk menyamakan persepsi, merancang program kerja yang terencana dan sistematis. Program kerja ini diantaranya adalah adanya kesepakatan untuk memiliki mesin cetak sendiri.

Maka pada awal tahun 1974, PT. Pikiran Rakyat Bandung mencatat peristiwa penting, karena untuk pertama kalinya berhasil melengkapi diri dengan sarana percetakan offset yang dibeli dari fasilitas PMDN atas bantuan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sejak 1974 ini pula, HU. Pikiran Rakyat peredarannya dapat merambah keseluruh pelosok Jawa Barat, padahal pada kurun waktu 1966-1973, surat kabar daerah Jawa Barat ini didominasi oleh surat kabar terbitan Jakarta.

Beberapa tahun kemudian sejalan dengan perkembangan teknologi percetakan mesin cetak itu dirasakan sudah perlu diganti oleh mesin baru yang lebih canggih. Pada tahun 1985 Direksi Pikiran rakyat memutuskan untuk mengganti mesin lama. Maka dibeliah 2 unit mesin cetak baru merek “Ghoss community” yang langsung didatangkan dari Amerika Serikat. Mesin Cetak ini - yang hingga kini masih digunakan–memiliki kapasitas cetak sebanyak 50.000 eks/jam/unit. Sedangkan sarana percetakan offset yang dibeli pada tahun 1974, kini ditempatkan PT. GRANESIA (Anak perusahaan PT. Pikiran Rakyat). Dan masih beroprasi untuk melayani kegiatan percetakan penerbitan umum di luar grup pikiran rakyat.

Menjadi Grup Pikiran Rakyat

Berkat Ridho Allah SWT serta kerja keras seluruh jajaran Direksi dan para staf/karyawan, pada tahun-tahun selanjutnya Pikiran Rakyat terus menunjukan perkembangan yang mengagumkan baik dibidang finansial maupun material. Maka jika dulu PT. Pikiran Rakyat hanya memiliki satu penertiban saja yakni HU. Pikiran Rakyat, kini telah ada sejumlah penerbitan percetakan dan radio yang dimiliki dan dikelola PT. Pikiran Rakyat. Seiring dengan terdapatnya sejumlah penerbitan itu sebutan PT. Pikiran Rakyat pun berubah menjadi Grup Pikiran Rakyat.