LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN DI DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH KOTA BANDUNG

1.1 Sejarah Pemerintahan Kota Bandung

Sejak tahun 1998 Kota Bandung menetapkan tanggal 25 September sebagai “Hari Jadi Kota Bandung”, sebelumnya terdapat beberapa pandangan tentang hari jadi Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung mengidentikkan hari jadi dengan tanggal pembentukan Gemeenete Bandung (1 April 1906). Beberapa waktu lamanya tangggal 1 April diperingati sebagai hari jadi Kota Bandung. Sementara itu di kalangan masyarakat ada anggapan bahwa hari jadi Kota Bandung adalah 25 Mei 1810. Dengan kata lain, sebelum tahun 1998 pemahaman mengenai hari jadi Kota Bandung sangat simpang siur, kesimpangsiuran itu terjadi akibat proses sejarah berdirinya kota tidak atau belum dipahami secara jelas. Hal itu dapat dipahami karena Kota Bandung adalah salah satu kota di Indonesia yang usianya sudah tua.

Menyadari akan pentingnya pelurusan sejarah agar tidak mewariskan sejarah yang keliru (salah) kepada generasi penerus, sejak tahun 1997 Pemerintah Kota Bandung berusaha untuk menelusuri hari jadi Kota Bandung yang benar berdasarkan pembuktian fakta dan sejarah. Usaha itu dilakukan melalui seminar (10 Maret 1997), seserahan (22 Januari 1998), ditindaklanjuti oleh beberapa diskusi. Diskusi difokuskan pada pembahasan tiga buah sumber tertulis yaitu, surat Daendels bertanggal 23 Mei 1810, naskah sadjadah Bandung dan tulisan melibatkan sejumlah pakar diberbagai bidang seperti sejarawan, pakar pemerintahan, budayawan, dan sejumlah tokoh masyarakat dari berbagai kalangan. Selanjutnya dibentuk tim kerja untuk menelusuri hari jadi Kota Bandung yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian itu menghasilkan tanggal 25 September 1810 sebagai “Hari Jadi Kota Bandung”.

Kota Bandung tidak berdiri bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Bandung, Kota Bandung dibangun dengan tenggang waktu sangat jauh setelah Kabupaten Bandung berdiri. Kabupaten berdiri sekitar pertengahan abad ke-17 Masehi, dengan Bupati pertama Tumenggung wiraangunangun. Ia memerintah Kabupaten Bandung yang beribukota di Krapyak atau Bojong Asih (sekarang Dayeuh Kolot), kira-kira 11 km ke arah selatan pusat Kota Bandung sekarang. Ditempat itu pemerintah Kabupaten Bandung barlangsung hingga awal ke-19. Bupati yang memerintah kabupaten di Krapyak berjumlah 6 orang secara turun temurun yaitu, Tumenggung Wiraangunangun (hingga tahun 1681), Tumenggung Ardi Kusumah (1681-1704), Tumenggung Anggadiredja I (1704-1747), Demang Natapradja bergelar Tumenggung Anggadiredja II (1714-1763), Tumenggung Anggadiredja III alias R.A. Wiranatakusumah I (1763-1794), dan R.A. Wiranatakusumah II (1794-1829). (Volks Almanak Soenda 1922 dan Encyclopaedie Van Nederlandsch – Indie 1927 : 355-358).

Ketika Kabupaten Bandung dipimpin oleh R.A. Wiranatakusumah II atau pada akhir 1799 kekuasaan kompeni di Nusantara berakhir sebagai akibat VOC bangkrut, kekuasaan di Nusantara diambil alih pemerintah kerajaan Belanda yang waktu itu dikuasai oleh Perancis. Pemerintahan di Nusantara dilaksanakan oleh perwakilan kerajaan Belanda dengan nama Pemerintahan Hindia Belanda dipimpin oleh seorang Gubernur Jenderal pertama yaitu Herman Willem Daendels (1808-1811). Tugas utama Daendels adalah mempertahankan pulau jawa dari kemungkinan serangan pasukan Inggris yang waktu itu telah menduduki India. Untuk kepentingan tugasnya itu Daendels membangun Jalan Raya Pos (De Grote Postweg) dari Anyer di ujung Jawa Barat hingga Panarukan di ujung Jawa Timur (1000 Km), pembangunan itu dilakukan oleh Rakyat dengan kerja rodi (kerja paksa).

Di daerah Priangan jalan raya pos dimulai dibangun pertengahan 1808 dengan memperbaiki dan memperlebar jalan yang sudah ada di daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Parayakan Muncang, ternyata daerah itu berjauhan dengan Ibukota Kabupaten. Untuk kelancaran pembangunan jalan raya dan agar pejabat pemerintahan kolonial Belanda mudah mendatangi kantor Bupati, Daendels melalui suratnya tanggal 25 Mei 1810 meminta kepada kedua Bupati yang bersangkutan agar memindahkan Ibukota Kabupaten Bandung ke tepi sungai Cikapundung (pusat Kota Bandung sekarang) dan Ibukota Parakan Muncang ke Andawak (daerah Tanjungsari sekarang).

Rupanya Daendels tidak mengetahui bahwa jauh sebelum surat itu keluar Bupati Bandung sudah merencanakan memindahkan Ibukota Kabupaten Bandung, bahkan telah menemukan tempat yang cukup baik dan strategis bagi pusat pemerintahan. Tempat yang dipilih adalah lahan kosong berupa hutan yang terletak di tepi selatan jalan raya pos yang sedang dibangun. Alasan pemindahan Ibukota itu karena Krapyak tidak strategis sebagai pusat pemerintahan, karena terletak disisi selatan daerah Bandung dan sering dilanda banjir bila musim hujan.

Sekitar akhir tahun 1808 atau awal tahun 1809, bupati beserta sejumlah rakyatnya pindah dari Krapyak mendekati lahan bakal Ibukota baru. Mula-mula Bupati tinggal di Cikalintu (daerah Cipaganti sekarang) kemudian pindah ke Balubur Hilir agar lebih dekat ke tempat pekerjaan untuk memimpin sejumlah ideyatoya membangun “kota”. Namun Balubur Hilir pun dirasakan masih cukup jauh dari sungai Cikapundung, maka Bupati pindah lagi ke Kampung Bogor (Kebon Kawung pada lahan Gedung Pakuan sekarang).

Tidak diketahui secara pasti barapa lama Kota Bandung dibangun akan tetapi itu dibangun bukan atas prakarsa Daendels melainkan atas prakarsa Bupati Bandung, bahkan pembangunan kota itu dipimpin langsung oleh Bupati. Dengan kata lain Bupati R.A. Wiranatakusumah II adalah pendiri Kota Bandung. Kota Bandung diresmikan sebagai Ibukota baru Kabupaten dengan Belsuit (surat keputusan) tanggal 25 September 1810. ini berarti, selama belum ditemukan sumber lain yang menunjukan fakta lebih akurat mengenai berdirinya Kota Bandung, maka tanggal 25 September 1810 dapat dipertanggungjawabkan Validitasnya sebagai “Hari Jadi Kota Bandung”.

Tanggal hari jadi Kota Bandung telah disahkan oleh DPRD Kota Bandung dalam Perda (Peraturan Daerah) No.35 Tahun 1998 dengan demikian tanggal 1 April yang beberapa tahun lamanya (sebelum tahun 1998) biasa diperingati sebagai hari ulang tahun Kota Bandung bukan lagi sebagai hari jadi Kota Bandung, karena tanggal 1 April 1906 ternyata adalah tanggal pembentukan Gemeente Bandung (sekarang Pemerintah Kota Bandung).

Sejak Kota Bandung berdiri hingga pertengahan tahun 1864, Kota Bandung hanya berfungsi sebagai Ibukota Kabupaten. Kota itu sepenuhnya diperintah oleh R.A. Wiranatakusumah II dan dilanjutkan oleh Bupati R.A. Wiranatakusumah III (1829-1846) dan R.A. Wiranatakusumah IV tepatnya tanggal 7 Agustus 1846. Kota Bandung juga berfungsi sebagai Ibukota Karesidenan Priangan menggantikan Kota Cianjur yang rusak berat akibat meletusnya Gunung Gede. Dengan demikian, sejak itu di Kota Bandung terjadi dualisme pemerintahan, yakni berlangsung Pemerintahan Kabupaten (Pemerintah Tradisional) dan Pemerintah Karesidenan (Pemerintah Kolonial), hal ini berlangsung sampai Kota Bandung menjadi kota berpemerintahan otonom yang disebut Gemeente (1 April 1906).

Gemeente Bandung dibentuk pada waktu Kabupaten Bandung diperintah oleh Bupati ke-10 yaitu R.A.A. Martanegara (1893-1918) pengganti Bupati R.A. Kusuma Dilaga (1874-1893). Dengan berdirinya daerah Gemeente, maka di Kota Bandung berlangsung tiga bentuk pemerintahan (Kabupaten, Karesidenan, Gemeente) dalam hal ini pemerintahan Gemeente sebagai pemerintahan yang bersifat otonom, lebih dominan daripada kedua pemerintahan lain di Kota Bandung. Pengelolaan kota sepenuhnya menjadi tugas dan kewajiban pemerintah Gemeente, namun dalam prakteknya Bupati tetap turut berperan dalam kapasitas sebagai anggota dewan kota (Gemeente Road).