LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN DI PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN AREA PELAYANAN DAN JARINGAN BANDUNG

Menurut berbagai keterangan yang ditemukan menyatakan bahwa cahaya listrik mulai bersinar di wilayah Indonesia pada akhir abad 19 zaman pemerintahan Hindia Belanda. Pembangunan kelistrikan di wilayah Indonesia terjadi sebagai berikut:

1. Elektrifikasi di wilayah Batavia sekitar tahun 1893 merupakan Stads Bedriff yang dikelola oleh pemerintah daerah setempat dengan nama Electricteit Bedriff Batavia.

2. Elektrifikasi di wilayah kota Medan sekitar tahun 1903 sebagai Stads Bedriff yang di kelola oleh pemerintah daerah dengan nama Electricteit Bedriff Medan (Deli).

3. Elektrifikasi di wilayah kota Surabaya kira-kira tahun 1907 sebagai Stads Bedriff yang di kelola oleh pemerintah daerah dengan nama Electricteit Bedriff Surabaya.

Menurut beberapa keterangan dari berbagai sumber yang kurang jelas kelistrikan antara lain di bangun di Palembang dalam kaitannya dengan usaha pertambangan minyak. Di Ambon dan Makassar untuk kepentingan militer.

1. 1. 1 Perusahaan Listrik Pada Zaman Hindia-Belanda

Perusahaan listrik yang berpusat di Belanda didirikan juga di beberapa daerah di wilayah Indonesia, maka pendistribusian tenaga listrik oleh pemerintah daerah dialirkan kepada perusahaan listrik swasta. Menurut pencatatan pendirian perusahaan listrik Belanda di Indonesia terjadi sebagai berikut;

1) Perusahaan listrik NV NIGM yang kemudian berubah menjadi NV OGEM.

a) Izin beroperasi dikeluarkan dengan surat keputusan No.28 tanggal 27 Juni 1913 pemberian konsesi untuk melistriki wilayah Batavia.

b) Izin beroperasi dikeluarkan dengan surat keputusan No.29 tanggal 1 Nopember 1915 pemberian konsesi untuk melistriki wilayah kota Messterconnelis (Jatinegara).

c) Izin beroperasi dikeluarkan dengan surat keputusan No.14 tanggal 17 Mei 1924 pemberian konsesi untuk melistriki wilayah kota Tanggerang.

d) Izin beroperasi dikeluarkan dengan surat keputusan No.6 bulan Nopember 1924 pemberian konsesi untuk melistriki wilayah kota Cirebon.

e) Izin beroperasi dikeluarkan dengan surat keputusan No.20 tanggal 25 Nopember 1925 pemberian konsesi untuk melistriki wilayah kota Kebayoran lama.

f) Izin beroperasi dikeluarkan dengan surat keputusan No.12 tanggal 16 Juni 1927 pemberian konsesi untuk melistiki wilayah Cirebon luar kota.

Pemberian ijin beroperasi kepada NV NIGM di luar Jawa antara lain dikeluarkan untuk wilayah Medan secara berturut-turut menyusul wilayah Palembang, Makassar, Tanjungkarang (Lampung) dan Manado. Keterangan yang jelas mengenai Izin beroperasi kepada NV NIGM konsesi di luar jawa tidak atau belum ditemukan tetapi menurut berbagai pendapat dan keterangan yang di peroleh untuk wilayah Palembang terjadi sebelum tahun 1920 sedangkan untuk wilayah lainnya terjadi setelah athun 1920, misalnya Medan, Lampung, Manado dan sebagainya.

2) Perusahaan Listrik NV ANIEM

a. Izin beroperasi dikeluarkan dengan surat keputusan No.6 tanggal 8 Februari 1914 pemberian konsesi untuk elektrifikasi wilayah Surabaya– Semarang - Jogjakarta.

b. Izin beroperasi dikeluarkan dengan surat keputusan No. 25 tanggal 9 Mei 1927 pemberian konsesi untuk elektrifikasi wilayah berbagai kota di Jawa tengah dan jawa timur di luar wilayah yang telah dikelola oleh OGEM, ELECTRICA, EMR, dan EMB.

c. Izin beroperasi kepada NV ANEIM untuk elektrifikasi wilayah di luar Jawa antara lain; Bukit tinggi, Pontianak, Ambon, dan Sebagainya.

3) Perusahaan Listrik NV GEBEO

Perusahaan listrik NV GEBEO ( Gemonschapplijk Electriciteit Bedriif Voor Bandoeng ) merupakan usaha bersama pemerintah Jawa barat ikut serta dengan keputusan yang di keluarkan sebagai berikut;

a. Izin beroperasi dikeluarkan dengan surat keputusan No. 24 tanggal 30 Januari 1923/1928 pemberian konsesi untuk elektrifikasi wilayah Bandung dan sekitarnya (sebelum lampu gas, listrik oleh militer).

b. Izin beroperasi dikeluarkan dengan surat keputusan No. 24 tanggal 19 Maret 1923/1928 pemberian konsesi untuk elektrifikasi untuk kota Bogor dan sekitarnya (sebelum lampu gas).

c. Izin beroperasi dikeluarkan dengan surat keputusan No.24 bulan Desember 1938, No. 17 tanggal 21 Desember 1930, No. 21 tanggal 20 Mei 1940, No.30 tanggal 18 Januari 1940 pemberian konsesi untuk elektrifikasi wilayah keresidenan dan kabupaten seluruh propinsi Jawa barat kecuali Cirebon dan Jakarta yang telah di kelola oleh NV NIGM.

4) Perusahaan Listrik ELECTRA

a. Izin beroperasi dikeluarkan kepada perusahaan listrik Electra dengan surat keputusan No. 37 tanggal 7 Juni 1915 pemberian konsesi untuk elektrifikasi wilayah Tulung Agung.

b. Izin beroperasi dikeluarkan dengan surat keputusan No. 31 tanggal 4 September 1922 dan dengan surat keputusan No. 33 tanggal 30 Maret 1927 pemberian konsesi untuk elektrifikasi wilayah wilayah luar kota Tulung agung.

5) Perusahaan Listrik SEM

a. Izin beroperasi dikeluarkan kepada perusahaan listrik SEM dengan surat keputusan No. 15 tanggal 21 Desember 1925 pemberian konsesi untuk elektrifikasi wilayah kota kesultanan Surakarta.

b. Izin beroperasi dikeluarkan dengan surat keputusan No. 8 tanggal 8 Januari 1937 pemberian konsesi untuk elektrifikasi wilayah kabupaten dan sebagainya yang termasuk dalam kesultanan Surakarta.

6) Perusahaan Listrik OJEM

a. Izin beroperasi dikeluarkan kepada OJEM dengan surat keputusan No. 28 tanggal 24 Februari 1925, No. 8 tanggal 2 Desember 1925, No. 61 dan 62 tanggal 29 Agustus 1927, No. 16 tanggal 8 Juni 1929 untuk melistriki wilayah keresidenan Panarukan dan beberapa kabupaten sekitarnya.

7) Perusahaan Listrik EMR

a. Izin beroperasi dikeluarkan kepada NV. EMR dengan surat keputusan No. 12 tanggal 25 Juni 1927 pemberian konsesi untuk elektrifikasi kota Rembang.

b. Izin beroperasi dikeluarkan kepada NV. EMR dengan surat keputusan No. 8 , No. 10 tanggal 4 Maret 1929 untuk menambah konsesinya memperluas elektrifikasi di wilayah kabupaten Blora dan kabupaten Bojonegoro.

8) Perusahaan Listrik EMB

Izin beroperasi dikeluarkan kepada NV. EMB dengan surat keputusan No. 31 tanggal 27 September 1939 pemberian konsesi untuk elektrifikasi wilayah keresidenan Banyumas dan beberapa kabupaten sekitarnya.

1. 1. 2 Perusahaan Listrik di Zaman Jepang

Pada perang dunia Ke- Dua semua perusahaan listrik di wilayah Indonesia berada di bawah pengawasan tentara Jepang antara lain perusahaan listrik Belanda yang berada di bawah angkatan darat Jepang, dijadikan perusahaan listrik Jepang dengan nama sebagai berikut;

a) Jawa Denki Jigyoko sha kantor pusat di Jakarta.

b) Seibu Jawa Denki Sha di wilayah Jawa Barat.

c) Chobu Jawa Denki Sha di wilayah Jawa Tengah.

d) Tobu Jawa Denki Sha Di wilayah Jawa Timur.

e) Cabang-cabang perusahaan listrik tetap seperti semula sambil kelanjutan.

1. 1. 3 Perusahaan Listrik Setelah Proklamasi Kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan RI tanggal 7 Agustus 1945, di Indonesia mengalami periode perjuangan fisik sampai tiba saatnya kedaulatan RI diserahkan oleh pemerintah Hindia-Belanda kepada Indonesia. Tahun 1957 merupakan titik tolak awal dari pengelolaan dan penguasaan kelistrikan di seluruh wilayah yang di kuasai oleh pemerintah RI, karena pada tahun tersebut dimulai adanya nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia. Maka pada tanggal 27 Desember 1957 GEBEO diambil alih oleh pemerintah Indonesia yang dikukuhkan dengan peraturan No. 86 tahun 1958. Peraturan No. 18 tahun 1959 tentang penetapan dibentuknya perusahaan listrik gas milik Belanda yang pada tahun 1961 berdasarkan PP No67 tahun 1961 di bentuk Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN) sebagai wadah kesatuan pimpinan PLN. Kemudian istilah PLN Bandung diganti dengan wilayah kerja di seluruh Jawa-Barat,kecuali DKI Jaya dan Tanggerang.

Berdasarkan PP No. 18 tahun 1972 tentang perusahaan umum listrik Negara, maka PLN mengadakan reorganisasi menyangkut nama, tugas dan wilayah kerja di daerah.Kemudian berdasarkan pengumuman yang dikeluarkan pemerintah, PLN ekploitasi XI diubah menjadi perusahaan umum listrik Negara distribusi Jawa - Barat dengan adanya PP No. 23 tahun 1994 sesuai dengan akta pendirian. Sejarah kelistrikan di Jawa - Barat pada tahun 1970-an, diawali dengan keluarnya peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1972 tentang perusahaan umum listrik Negara yang menyebutkan status menjadi perusahaan umum listrik Negara. Kemudian berdasarkan pengumumam PLN Eksploitasi XI No. 05/DIII/Sek/1975 tanggal 14 Juli 1975. PLN Eksploitasi XI di ubah namanya menjadi perusahaan umum listrik Negara distribusi Jawa - Barat. Memasuki era 1990-an dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 tahun 1994 tanggal 16 juni 1994, perusahaan umum listrik Negara distribusi Jawa - Barat diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat sejak tanggal 30 juli 1990. Untuk memenuhi tuntutan perubahan dan perkembangan kelistrikan yang dari tahun-ke tahun cenderung mengalami peningkatan, maka keluarlah keputusan Direksi PT. PLN (Persero) no. 28 k/010/DIR/2001 tanggal 20 Februari 2001 yang menjadi landasan hukum perubahan nama PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat menjadi PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat. Pada akhirnya dengan mengacu pada keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 120 k/010/DIR/2002 tanggal 27 Agustus 2002, PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat berubah menjadi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten dimana wilayah kerjanya meliputi propinsi Jawa Barat dan propinsi Banten hingga saat ini.