SIHOMBING, MUAL BAKKIT NAULI (2006) TUGAS POKOK SEORANG ADVOKAT UNTUK MEMBELA KLIENNYA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
Full text not available from this repository.Abstract
Pada awalnya saya memilih kerja praktek pada kantor hukum Fredy panggabean, SH & Rekan, kerana jurusan yang saya ambil pada Fakultas hukum universitas Komputer Indonesia sangat berkaitan sekali atau sangat berhungan sekali dengan kantor hukum tersebut, karena tugas yang saya ambil pada mata kuliah kerja praktek harus saya laksanakan. Saya merasa kalau kerja praktek di Kantor Hukum tersebut, bisa menambah pengalaman baik dari segi pelajaran hukumnya maupun ilmu pengetahuan. Agar kelak nantinya saya bisa menyalurkan atau saling berbagi ilmu dengan sesama individu lain Baik dari segi masyarakat maupuan berbangsa dan bertantah air yang kita cintai ini. Supaya masyarakat bisa mengetahui apa itu hukum dan untuk apa hukum itu di buat. Perlu kita mengetahui bahwa negara kita ini adalah negara hukum oleh karena itu setiap individu harus taat pada hukum agar tujuan pembangunan negara kita ini bisa tercapai.
Salah satu tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dalam wadah kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, tujuan nasional tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (selanjutnya disebut UUD) 1945 itu sendiri yang menetapkan sebagai berikut : “ Kemudian dari pada itu untuk memebentuk suatu pemerintahan Negara Republik Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia....”
Pembukaan UUD1945 ini, mengisyaratkan pada 2 aspek yaitu :
1. Adanya perlindungan secara fisik yang terletak di bidang pertahanan dan keamanan.
2. Adanya perlindungan yang menyeluruh dibidang hukum.
Sifat perlindungan di bidang hukum sesuai konsep Negara Hukum tercantum dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menetapkan bahwa : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”
Di dalam negara hukum, segala tindakan atau aktivitas harus selalu berdasarkan hukum lebih-lebih pemerintah atau penguasa di dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari wajib untuk mengadakan atau memelihara ketertiban di antara para anggota masyarakat. Sejalan dengan kensep Negara Hukum, maka dalam negara hukum indonesia berlaku :1)
1. Prinsip The Rule Of Law, artinya kekuasaan pemerintah di batasi oleh hukum dan undag-undang, atau dengan perkataan lain, pemerintah tidak dapat bertindak diluar kekuasaan yang telah ditentukan oleh undang-undang.
2. prinsip Legalitas, artinya kekuasaan bertindak bagi pemerintah di batasi oleh undang-undang yang telah di tetapkan terlebih dahulu.
3. prinsip Equality Before The Law An Equal Justice Under Law, artinya setiap orang adalah sama di hadapan hukum dan undang-undang.
Ketiga prinsip tersebut diatas, merupakan sifat atau ciri khas negara hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan masyarakat.
Manusia sebagai mahkluk sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat, mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam yang semuanya itu tidak dipenuhi oleh masing-masing pihak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban ini dalam hukum biasa di sebut hubungan hukum, artinya hubungan yang akibatnya diatur oleh hukum dan menjadi objek dari hukum.
Terkadang manusia dalam pelaksanaan hubungan hukum tersebut, tidak dapat dilaksanakan baik karena di sengaja ataupun tidak di sengaja. Sehingga bila mana masalah tidak dapat diselesaikan dengan secara damai oleh para pihak, maka penyelesainnya dapat dilakukan salah satu pihak dengan meminta bantuan hukum kepada seorang Advokat
Tujuan seorang Advokat dalam membela kliennya adalah untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Akan tetapi jika para pihak tidak dapat berdamai maka para pihak bisa membawa perkara tersebut ke pengadilan agar mendapat suatu kepastian hukum dalam kasus perkara yang menyangkut bagaimana hubungan dua pihak yang berperkara itu.
Setiap anggota masyarakat harus mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan oleh hukum dalam setiap masyarakat akan tetap terjaga. Tetapi dalam kenyataannya seringkali hukum di langgar baik di sengaja maupun tidak. Pelanggar tersebut merupakan gangguan terhadap ke seimbangan dalam masyarakat, maka setiap yang melanggar hukum harus dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya. Hal ini berarti bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain harus dapat mempertangguang jawabkan oleh sipelakunya.
Pada dasarnya setiap orang dilarang untuk berbuat sesuatu yang merugikan orang lain. Namun sesuai dengan kodrat manusia yang sering melakukan kesalahan didalam memenuhi kebutuhannya hidupnya secara disadari ataupun tidak, terkadang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berakibat merugikan orang lain, baik kerugian Materil maupun Immateriil.
Akibat dari perbuatan tersebut sering menimbulkan perselisihan tersebut ada yang dapat di selesaikan dengan damai, tetapi da juga yanga tidak dapat di selesaikan sehingga pihak lain yang dirugikan meminta bantuan hukum kepada seorang Advokat agar masalahnya dapat di damaikan atau melanjutkan perkara tersebut ke pengadilan yang berwenang.
Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum (pasal 35) KUHAP. Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak dilakukan penagkapan dan / atau penahanan berhak menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum. Dalam memberikan antuan hukum tersebut pada pasal 35 di atas, penasehat hukum membantu memperlancar dan menyelesaikan perkara dengan menjunjung tinggi pancasila, hukum dan keadilan.
Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perselisihan tersebut seorang Advokat terlebih dahulu harus mengetahui secara objektif tentang duduk perkaranya dan menentukan hukum serta pasal mana yang akan diterapkan. Dalam praktik peradilan kita, yang di rugikan agar mendapat ganti kerugian dan sipelaku akan mendapat sanksi hukuman.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-s1-2006-mualbakkit-2123. Folder: Laporan_Kerja_Praktek / Fakultas_Hukum / 2006 |
| Uncontrolled Keywords: | TUGAS POKOK ADVOKAT, UU NO 18 TAHUN 2003. |
| Divisions: | Laporan Kerja Praktek > Perencanaan Wilayah dan Kota (06) (1) |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 05:05 |
| Last Modified: | 05 Nov 2026 05:05 |
| URI: | https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/24334 |
