Rudianto, Slamet (2006) MENGENAI ASPEK HUKUM PERATURAN PERUSAHAAN DITINJAU DARI SEGI PERJANJIAN KERJA BERSAMA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PADA CV. JAYA ABADI GLOVE BANDUNG Jl. Situcipatahunan Baleendah No.247 Bandung. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
COVER-KP.doc
Download (29kB)
DAFTAR-ISI.doc
Download (38kB)
BAB-I.doc
Download (204kB)
Bab-II.doc
Download (187kB)
Abstract
Dalam upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan produktivitas di perusahaan CV. Jaya Abadi Glove Bandung, diperlukan adanya suatu sarana dan prasarana yang nantinya akan mendukung berkembangnya dari suatu perusahaan tersebut. Salah satunya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) itu sendiri yaitu pegawai yang mempunyai kemampuan yang cukup dan pengetahuan yang luas yang nantinya akan mendukung proses produksi yang baik, disamping itu pula diperlukan peralatan yang cukup memadai atau peralatan canggih agar apa yang menjadi cita-cita atau target dari suatu perusahaan dapat terwujud dan sesuai dengan permintaan pasar.
Selain dari itu perlu adanya pembinaan terhadap pegawai antara lain perlu adanya peraturan disiplin terhadap pegawai dimana peraturan tersebut harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai, salah satu tujuannya agar setiap pegawai mempunyai tanggung jawab penuh terhadap tugas dan pekerjaannya yang berujung kepada perkembangan dari suatu perusahaan.
Tidak hanya pegawai saja yang harus mentaati seluruh peraturan perusahaan tetapi pimpinan juga harus mentaati apa yang menjadi tugas dan pekerjaannya, agar antara pihak pegawai dan pimpinan dapat terjalin hubungan yang harmonis serta terpenuhinya hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.
Pelaksanaan secara tekhnis seperti surat perjanjian kerja, tata tertib perusahaan, dan lain-lainnya. Harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan diundangkannya Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara No.19 Tahun 2003), maka Perjanjian Kerja yang diatur dalam BAB 7 A Buku III KUH PERDATA serta yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-02/MEN/1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu, sudah tidak berlaku lagi.
Dengan demikian, lahirlah sudah Perjanjian Kerja Nasional meskipun belum sempurna yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan (disingkat Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003).
Adapun isi dari Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 adalah sebagai berikut :
a. Terdiri atas 18 (delapan belas ) bab, dan
b. Terdiri atas 193 pasal.
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Landasan, Asas, dan Tujuan
Bab III Kesempatan dan Perlakuan yang Sama
Bab IV Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Tenaga Kerja
Bab V Pelatihan Kerja
Bab VI Penempatan Tenaga Kerja
Bab VII Perluasan Kesempatan Kerja
Bab VIII Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Bab IX Hubungan Kerja
Bab X Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan
Bab XI Hubingan Industrial
Bab XII Pemutusan Hubungan Kerja
Bab XIII Pembinaan
Bab XIV Pengawasan
Bab XV Penyidikan
Bab XVI Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif
Bab XVII Ketentuan Peralihan
Bab XVIII Penutup
Denagan demikian, Perjanjian Kerja terletak dalam Bab IX Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 tentang Hubungan Kerja, sedangkan pengupahan diatur dalam Bab X Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003. Kemudian, mengenai Perturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama diatur dalam Bab XI Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 tentang Hubungan Industrial. Akhirnya, tentang Pemutusan Hubungan Kerja diatur dalam Bab XII Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003.
Ada 2 (dua) perjanjian yang mirip dengan Perjanjian Kerja, yaitu perjanjian menunaikan jasa dan perjanjian pemborongan. Perjanjian menunaikan jasa diatur dalam Pasal 1601 KUH Perdata dan Perjanjian Pemborongan diatur dalam Pasal 1601b, 1604 s.d. 1616 KUH Perdata. Oleh karena mempunyai objek yang sama, yaitu Penunaian Kerja maksudnya kerja dan manusia tidak dapat dipisahkan, jadi yang kerja adalah manusia, maka dalam sistematik KUH Perdata Perjanjian Kerja, Perjanjian Menunaikan Jasa, dan Perjanjian Pemborongan dimasukan dalam satu bab, yaitu pada Bab 7A Buku III KUH Perdata dengan judul “ Perjanjian untuk melakukan pekerjaan.”
Meskipun ketiga perjanjian tersebut yaitu Perjanjian Kerja, Perjanjian Menunaikan Jasa dan Perjanjian Pemborongan memiliki kemiripan, namun ada juga perbedaannya, sbb.
1. Perbedaan mengenai kedudukan para pihak dalam perjanjian
Di dalam Perjanjian Kerja, ada unsure perintah, jadi kedudukan kedua belah pihak tidak sama, ata ada subordinasi. Adapun dalam Perjanjian Menunaikan Jasa dan dalam Perjanjian Pemborongan tidak ada unsure perintah, jadi kedudukan kedua belah pihak adalah sama, atau ada koordinasi.
2. Perbedaan sebutan para pihak dalam Perjanjian
Dalam Perjanjian Kerja, pihak yang satu yaitu pihak yang diperintah disebut pekerja/buruh, sedang pihak lain yaitu pihak yang memerintah disebut pengusaha atau pemberi kerja. Kemudian, dalam Perjanjian Menunaikan Jasa, pihak yang satu disebut peminta jasa dan pihak yang lainnya disebut pemberi jasa.
Sebagai contoh dalam perjanjian menunaikan jasa, pihak peminta jasa adalah pasien, sedangkan pihak pemberi jasa adalah dokter. Selanjutnya dalam perjanjian pemborongan, pihak yang satu disebut pemberi tugas, pimpro, aanbesteder, bouwheer atau principal, sedang pihak lainnya disebut kontraktor, aannemer, pelaksana, rekanan, atau pemborong.
3. Perbedaan mengenai hasil pekerjaannya
Hal ini untuk membedakan Perjanjian Menunaikan Jasa dengan Perjanjian Pemborongan yang keduanya belum dapat dibedakan. Dalam Perjanjian Menunaikan Jasa hasilnya tidak tertentu seperti antara pasien dengan dokter dimana dokter tidak bisa memastikan hasilnya. Adapun dalam Perjanjian Pemborongan hasilnya tertentu, misalnya pemborong disuruh membuat hotel, hasilnya pun harus jadi hotel.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-s1-2006-slametrudi-2118. Folder: Laporan_Kerja_Praktek / Fakultas_Hukum / 2006 |
| Uncontrolled Keywords: | ASPEK HUKUM PERATURAN PERUSAHAAN. |
| Divisions: | Laporan Kerja Praktek > Perencanaan Wilayah dan Kota (06) (1) |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 05:05 |
| Last Modified: | 05 Nov 2026 05:05 |
| URI: | https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/24328 |
