PROSEDUR DAN TATA CARA PENCATATAN REGISTER PENINJAUAN KEMBALI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

Oktora, Liesye (2006) PROSEDUR DAN TATA CARA PENCATATAN REGISTER PENINJAUAN KEMBALI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.

[thumbnail of COVER.doc] Text
COVER.doc

Download (65kB)
[thumbnail of DAFTAR-ISI.doc] Text
DAFTAR-ISI.doc

Download (30kB)
[thumbnail of BAB-I.doc] Text
BAB-I.doc

Download (36kB)
[thumbnail of BAB-II.doc] Text
BAB-II.doc

Download (228kB)
[thumbnail of DAFTAR-PUSTAKA.doc] Text
DAFTAR-PUSTAKA.doc

Download (25kB)

Abstract

Berdasarkan pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amademen ke tiga disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. sebelum amandemen ke tiga, pernyataan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “ Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat)”, dan bukan merupakan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka.

Hukum merupakan suatu rangkaian peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, keberadaan hukum merupakan fenomena sosial yang terjadi dalam, masyarakat. Selain itu juga dengan adanya hukum diharapkan dapat mengatur mengenai apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang dari suatu tindakan yang membebani akibat hukum hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

Sebagai negara hukum, Negara Indonesia harus mempunyai lembaga peradilan yang berfungsi sebagai sarana penegak keadilan serta memelihara ketertiban dalam pergaulan masyarakat. Salah satu badan peradilan yang merupakan bagian dari sistem hukum yang ada di Indonesia adalah Peradilan Tata Usaha Negara yang secara konseptual dapat diartikan sebagai lembaga peradilan yang mengadili sengketa tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan seseorang atau badan hukum perdata yang disebabkan oleh dibuatnya Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kedudukan yang sejajar, mandiri serta kuat sama halnya dengan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer karena Peradilan Tata Usaha Negara merupakan implementasidari dari pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok kekuasaan Kehakiman.

Dengan adanya Peradilan Tata Usaha Negara diharapkan masyarakat maupun badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan apabila yang bersangkutan merasa dirugikan oleh adanya suatu Keputusan maupun Kebijakan dari Pemerintah, karena sesuai dengan fungsinya bahwa badan peradilan Tata Usaha Negara mempunyai wewenang untuk memeriksa serta mengadili sengketa atas kebijakan pemerintah. Dengan kata lain bahwa dengan adanya Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia diharapkan dapat menjadi penyeimbang antara kepentingan masyarkat dengan kepentingan pemerintah.

Item Type: Thesis (Other)
Additional Information: Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-s1-2006-liesyeokto-2110. Folder: Laporan_Kerja_Praktek / Fakultas_Hukum / 2006
Uncontrolled Keywords: TATA CARA PENCATATAN, REGISTER PENINJAUAN KEMBALI.
Divisions: Laporan Kerja Praktek > Perencanaan Wilayah dan Kota (06) (1)
Depositing User: Robot Migration
Date Deposited: 05 Nov 2026 05:05
Last Modified: 05 Nov 2026 05:05
URI: https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/24319

Actions (login required)

View Item
View Item