PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT SESUAI DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004

Sesuai dengan reformasi yang terjadi di dalam masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dan Negara Indonesia selama tahun 1998, berimplikasi terhadap perubahan untuk sistim Pemerintahan Indonesia. Pemerintahan Indonesia dirasakan yang telah banyak mengekang perkembangan; serta kemajuan masyarakat di daerah; menyebabkan desakan dari beberapa pihak– pihak yang memandang bahwa ” perkembangan dan kemajuan dari setiap aspek kehidupan tidak adil untuk setiap daerah yang ada di Indonesia.”

Belum lagi dalam bentuk kebijakan Undang – undang yang lebih banyak berpihak untuk kepentingan golongan/ kelompok dan bukan kepentingan bersama; banyak mengakibatkan dengan menyisakan pertentangan yang sudah di rasakan sebagai suatu keinginan untuk merubah sistim pemerintahan Indonesia kepada arah yang lebih baik dan bijaksana serta adil untuk bersama .

Sistim Pemerintahan di Indonesia selama tahun 1998; bersifat sentralisasi, yaitu: setiap arahan dan pengaturan serta kontrol untuk penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan atas wewenang dan tangung jawab pemerintah pusat. Otomatis pada masa ”reformasi” terjadi, banyak desakan – desakan untuk membuat dan mengubah sistim penyelenggaraan pemerintah tersebut yang bersifat sentralisasi ke arah sistim penyelenggaraan pemerintah ke arah Desentralisasi yang bertumpu dan tertuju untuk Pemerintah Daerah yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ).

Desakan – desakan tersebut terus dilakukan untuk melakukan perubahan –perubahan oleh beberapa Partai Politik (Parpol); Organisasi Sosial Politik (Orsospol); Front Kebangkitan Mahasiswa; Swadaya Masyarakat (LSM); tokoh-tokoh dan pengamat politik; serta dorongan dan partisipasi aktif masyarakat untuk meminta Kepada Negara (Pemerintah Pusat) untuk menangapi usul atas perubahan sistim pemerintah yang selama dilaksanakan kedalam bentuk (format) yang baru sesuai dengan semangat dan tujuan reformasi yang terjadi.

Dari desakan – desakan dan kritikan yang telah di berikan oleh Partai Politik (Parpol) dan Organisasi Sosial Politik (Orsospol), Front Kebangkitan , Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terkait dengan perubahan – perubahan tersebut kepada pemerintah untuk membuat Undang – Undang yang baru mengenai Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersifat ” Desentralisasi ” kepada pemerintah Daerah yang menyebabkan keluarnya UU No.22 Tahun 1999, tentang Otonomi Daerah . Dalam hal ini Pemerintah Pusat menanggapi segala aspek tuntutan; desakan sertqa kritikan dari unsure – unsur dan elemen masyarakat yang mengajukan terjadinya perubahan sistim penyelenggaraan pemerintah pusat kearah sistim Penyelenggaraan pemerintah yang baru ke dalam bentuk/ format Otonomi Daerah .