PERENCANAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAERAH PADA PERIODE TAHUN ANGGARAN 2004 (Studi Kasus Pada BAPEDA Propinsi Jawa Barat)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran platform Gubernur terpilih yang penyusunannya berpedoman pada perencanaan Jangka Panjang Daerah Provinsi yang bersifat menyeluruh. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah sekaligus mencerminkan kinerja Gubernur beserta jajaran Perangkat Daerah Provinsi selama kurun waktu masa jabatan Gubernur sebagai Kepala Pemerintahan Daerah dan selaku Wakil Pemerintah di Daerah.

Perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dipandang sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan aspek perencanaan mencakup perencanaan kebijaksanaan, program dan kegiatan serta pemantauan dan evaluasi merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan proses perencanaan.

Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembanguran Daerah di Daerahnya, dimana dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan oleh BAPEDA, sesuai amanat Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Kepala BAPEDA Provinsi Jawa Barat bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan sebagaimana sistem perencanaan pembangunan di atas.