3.16.01.001, LIANAWATI; (2005) TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT KEPADA PIHAK MULTIVISION PLUS TERHADAP FILM "BURUAN CIUM GUE". Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
cover.BMP
Download (1MB)
ABSTRAK-s.d-Memorandum-Hukum.doc
Download (41kB)
Abstract
Masalah pornografi sejak dulu sudah menjadi bahan pembincangan yang tiada hentinya. Akan tetapi sampai saat ini belum adanya undang-undang yang mengatur hal tersebut. Karena masih adanya perdebatan terutama mengenai definisi dari pornografi itu sendiri. Perbedaan definisi pornografi ini dipengaruhi oleh kondisi fisik, mental, spritual, dan sosial manusia. Selain itu perbedaan pendapat mengenai batasan pornogarfi ini juga disebabkan oleh kondisi masyarakat dan bangsa bersangkutan yang dipengaruhi pula oleh faktor agama, sosial, budaya, politik, ekonomi, pendidikan, dan faktor lain yang berlaku dari masing-masing negara atau tempat.Sementara itu tindak pidana pornografi terus meningkat mengikuti kemajuan teknologi. Dimana tindak pidana pornogarfi ini sudah meliputi berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Terutama di bidang hiburan, baik itu di dunia perfilman pertelevisian maupun perfilman di bioskop-bioskop. Salah satu film yang ditayangkan di bioskop dan mendapat protes dari masyarakat karena dinilai mengandung unsur pornografi yakni film “Buruan Cium Gue” yang diproduksi oleh Multivision Plus. Sehingga film remaja ini sempat ditarik dari peredarannya. Lembaga sensor film yang melakukan penelitian kembali terhadap film tersebut telah menemukan kecurangan yang dilakukan oleh Multivision Plus yakni berupa penayangan potongan film yang telah disensor yang dijadikan iklan televisi.
Alat analisis yang digunakan pada Legal Memorandum ini yakni dengan menggunakan penafsiran hukum gramatikal yang berdasarkan pada bunyi undang-undang yang berpedoman pada arti kata-kata dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat yang dipakai dalam undang-undang.
Dengan demikian apabila kasus film “Buruan Cium Gue” dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini khususnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni Pasal 282 ayat (10 dan Undang-undang Perfilman Nomor 8 Tahun 1992, maka perbuatan Mutivision Plus yang menayangakan potongan film yang telah disensor oleh Lembaga Sensor Film adalah suatu kejahatan dan merupakan tindak pidana.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-s1-2005-lianawati3-1533. Folder: S1-Final_Project / Fakultas_Hukum / 2005 |
| Uncontrolled Keywords: | TINJAUN HUKUM TENTANG PORNOGRAFI. |
| Divisions: | S1 Skripsi > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 05:00 |
| Last Modified: | 05 Nov 2026 05:00 |
| URI: | https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/23887 |
