TINDAKAN HUKUM PERDATA YANG DAPAT DILAKUKAN ADITYA TERHADAP PT. STEREOPHONE ATAS PENGGANDAAN LAGU CIPTAAN ADITYA KE DALAM RINGTONES

037, Dadan Suparman ; 316 00 (2005) TINDAKAN HUKUM PERDATA YANG DAPAT DILAKUKAN ADITYA TERHADAP PT. STEREOPHONE ATAS PENGGANDAAN LAGU CIPTAAN ADITYA KE DALAM RINGTONES. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.

[thumbnail of Abtraksi2CKata-pengantar2Cdaftar-Isi2Cmemorandum-Hukum.doc] Text
Abtraksi2CKata-pengantar2Cdaftar-Isi2Cmemorandum-Hukum.doc

Download (46kB)

Abstract

Hak cipta yang dikategorikan hak eksklusif bagi penciptanya ternyata masih belum dapat benar – benar dipahami oleh sebagian masyarakat Indonesia terbukti dengan masih banyak terjadinya pelanggaran atas hak tersebut. Kenyataan ini dilakukan juga oleh PT Stereophone yang menggandakan sebuah karya cipta lagu berjudul “ Terlanjur Kuserahkan “ yang diubah dalam bentuk ringtones tanpa lisensi dari penciptanya yaitu Aditya.

Dalam pembuatan legal memorandum ini menggunakan penafsiran Gramatikal. Penafsiran Gramatikal adalah penafsiran yang dilakukan berdasarkan arti kata dari isi Undang-Undang.

Sesuai dengan hasil penelitian hak cipta adalah hak eksklusif yang artinya bahwa hak cipta adalah hak khusus yang dikategorikan sebagai hak ekonomi disamping hak – hak moral. Hak ekonomi adalah hak - hak yang memiliki nilai ekonomis. Paradigma atas hak cipta ini mendapatkan perlindungan yang dijustifiksi oleh UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, dimana perlindungan yang dimaksud adalah untuk melindungi penggunaan hak tersebut oleh pihak lain yang tanpa lisensi dari penciptanya, seperti halnya diatur dalam Pasal 1 ayat (2), (14), Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Berdasarkan analisis fakta – fakta dan bahan-bahan hukum serta penerapan hukum dalam perkara ini, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan atas hak cipta yang dikategorikan sebagai hak eksklusif berlaku terhadap karya cipta Aditya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh PT Stereophone beralasan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) dan sebagai tindak pidana (pasal 72 UU No. 19/2002) dan penuntutan Aditya terhadap PT. Stereophone sebagai upaya hukum atas haknya yang dilanggar adalah beralasan menurut hukum. Penyelesaian perkara Aditya tersebut dapat diselesaikan dengan penyelesaian litigasi dan non litigasi. Secara litigasi dapat di tempuh dengan penyelesaian pidana dan perdata dengan mengajukan gugatan Pasal 1365 KUH Perdata. Secara non litigasi dapat ditempuh dengan negosiasi, mediasi, konsolidasi dan arbitrase.

Item Type: Thesis (Other)
Additional Information: Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-s1-2005-dadansupar-1532. Folder: S1-Final_Project / Fakultas_Hukum / 2005
Uncontrolled Keywords: TINJAUAN HUKUM PENGGANDAAN LAGU.
Divisions: S1 Skripsi > Ilmu Hukum
Depositing User: Robot Migration
Date Deposited: 05 Nov 2026 05:00
Last Modified: 05 Nov 2026 05:00
URI: https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/23886

Actions (login required)

View Item
View Item