31601026, Santika Fautya; (2005) TINJAUAN HUKUM MENGENAI IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN PADA TELEVISI SWASTA LOKAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
judul26pengesahan.doc
Download (108kB)
DAFTAR-ISI.doc
Download (36kB)
DAFTAR-PUSTAKA.doc
Download (39kB)
Abstract
Penyiaran merupakan salah satu bagian dari telekomunikasi yang bertujuan membantu tercapainya tujuan pembangunan nasional. Penyiaran melalui media elektronik diantaranya melalui media penyiaran televisi. Perkembangan media penyiaran televisi di Indonesia didukung dengan semakin berkembangnya teknologi informasi. Perkembangan penyiaran televisi juga didukung dengan adanya otonomi daerah yang melahirkan adanya televisi swasta lokal di daerah di samping TVRI dan televisi swasta nasional yang sudah ada. Hadirnya televisi swasta lokal di daerah ini tidak jarang menimbulkan permasalahan yaitu apakah pelaksanaan penyelenggaraan penyiaran bagi televisi swasta lokal telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Metode penelitian secara deskriptif analitis dan metode pendekatannya secara yuridis normatif diantaranya peraturan perundang-undangan, doktrin dan trkatat. Penafsiran secara gramatikal terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyiaran televisi swasta lokal dengan memperhatikan hierarki perundang-undangan secara yuridis kualitatif menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta dengan berdasarkan asas-asas dalam perundang-undangan.
Kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran lebih tepat digunakan untuk mengatur mengenai penyiaran televisi swasta lokal berdasarkan asas “Lex Specialis Derogat Lex Generali” bahwa Peraturan yang bersifat khusus menyampingkan Peraturan yang bersifat umum. Bagi lembaga penyiaran televisi swasta lokal yang akan melakukan siarannya harus sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-s1-2005-santikafau-1530. Folder: S1-Final_Project / Fakultas_Hukum / 2005 |
| Uncontrolled Keywords: | TINJAUAN HUKUM IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN. |
| Divisions: | S1 Skripsi > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 05:00 |
| Last Modified: | 05 Nov 2026 05:00 |
| URI: | https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/23884 |
