PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BANDUNG BOJONAGARA (Sesuai Dengan Undang-Undang Perpajakan No 19 tahun 2000).

Pembangunan nasional mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta mandiri berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk keperluan tersebut diperlukan investasi dana dalam jumlah yang besar, dimana pelaksanaannya harus berlandaskan kemampuan sendiri yang mencerminkan kegotong royongan nasional dalam upaya melepaskan diri dari ketergantungan pada negara lain, sehingga bantuan dari negara lain hanya merupakan pelengkap yang semakin lama semakin kecil peranannya.

Pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah tanpa dukungan investasi tidak akan berjalan lancar, dimana pembiayaan pembangunan diperoleh dari penerimaan negara yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sumber dana APBN diperoleh dari perencanaan negara melalui sektor minyak dan gas serta penerimaan sektor di luar minyak dan gas termasuk melalui pembaharuan sistem perpajakan.

Penerimaan devisa dari sektor migas, yaitu minyak bumi dan gas selama ini merupakan penyumbang terbesar dalam APBN. Akan tetapi, ekspor migas tersebut sangat dipengaruhi oleh perkembangan harga pasar dunia internasional. Disamping itu, persediaan migas di dalam kandungan bumi Indonesia sangat terbatas. Hal ini tentu akan mempengaruhi proses neraca pembangunan dan penerimaan negara.

Oleh karena itu diperlukan alternatif lain sebagai sumber penerimaan negara dan usaha yang sanggup untuk mengerahkan dana-dana investasi yang bersumber pada tabungan masyarakat, tabungan pemerintah, penerimaan devisa atas ekspor dan penerimaan dari sektor pajak. Peran pajak dalam APBN semakin besar sejak tahun fiskal 1992-1993, perannya sudah mencapai di atas 50% dari total penerimaan dalam negeri.