PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERWAKILAN DESA DITINJAUDARI PERATURAN DAERAH NO. 7 TAHUN 2000( STUDI DI KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG )

SH.MSi, CATUR WIDO HARUNI, (2002) PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERWAKILAN DESA DITINJAUDARI PERATURAN DAERAH NO. 7 TAHUN 2000( STUDI DI KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG ). Universitas Komputer Indonesia.

Full text not available from this repository.

Abstract

Badan perwakilan desa adalah lembaga perwakilan di desa yang mencerminkan sebagai Lembaga Perwakilan seluruh rakyat desa. BPD sebagai badan legislatife desa berkedudukan sejajar dan menjadikan mitra pemerintah desa
BPD di desa Landungsari dan desa Mulyoagung melaksanakan beberapa fungsi meskipun belum maksimal yaitu fungsi legislatif, anggaran kontrol dan aspiratif.
Dalam pelaksanaan fungsi ada bebrapa hambatan yakni minimnya dana operasional, kurangnya partisipasi masyarakat, kesibukan anggota dan PBD belum menentukan mekanisme kerja yang tepat dan sesuai dengan kondisi masyarakat desa
Usaha-usaha untuk mengatasi hambatan antara lain fungsionalisasi aset desa sosialisasi fungsi BPD, koordinasi intern dan ekstern BPD dan untuk meningkatkan SDM BPD dengan mengikut sertakan pelatihan pelatihan di tingkat kabupaten serta mengajukan diadakan seminar dan lokakarya.

Item Type: Other
Additional Information: Migrasi dari GDL. Identifier: jiptumm-gdl-res-2002-catur-5376-bpd. Folder: Collections / Koleksi_Perpustakaan_di_Indonesia / Perpustakaan di Indonesia / JIPTUMM / Research_Report / Law
Uncontrolled Keywords: BADAN PERWAKILAN DESA; PERDA NO.7/2000
Divisions: ?? Koleksi_Luar_GDL ??
Depositing User: Robot Migration
Date Deposited: 05 Nov 2026 04:42
Last Modified: 05 Nov 2026 04:42
URI: https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/21723

Actions (login required)

View Item
View Item