Mutia, Nurul (2015) Penatausahaan Dokumen-Dokumen Negara Perpajakan Kantor Pelayanan Pembedaharaan Negara (KPPN) Bandung 1. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
UNIKOM_Nurul Mutia_ Lembar Pengesahan.jpg
Download (3MB)
UNIKOM_Nurul Mutia_ ScanSuratPermyataanKeaslian.jpg
Download (1MB)
UNIKOM_Nurul Mutia_Surat Publikasi.jpg
Download (3MB)
UNIKOM_Nurul Mutia_BAB I.pdf
Download (245kB)
UNIKOM_Nurul Mutia_BAB II.pdf
Download (160kB)
UNIKOM_Nurul Mutia_BAB III.pdf
Download (373kB)
UNIKOM_Nurul Mutia_BAB IV.pdf
Download (90kB)
UNIKOM_Nurul Mutia_Cover.pdf
Download (141kB)
UNIKOM_Nurul Mutia_Daftar Isi.pdf
Download (92kB)
UNIKOM_Nurul Mutia_Daftar Pustaka.pdf
Download (155kB)
UNIKOM_Nurul Mutia_Kata Pengantar.pdf
Download (211kB)
Abstract
Seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, pimpinan Direktorat Jenderal Perbendaharaan bertekad membentuk suatu kantor pelayanan yang dapat memberikan layanan yang cepat, akurat, tanpa biaya, dan transparan. Penetapan KPPN Bandung I sebagai salah satu KPPN Percontohan pada awal Januari 2009 berdasarkan Keputusan Dirjen Perbendaharaan nomor KEP-02/PB/2009 tanggal 6 Januari 2009 adalah implementasi dari kebijakan tersebut yang prinsipnya ditujukan untuk mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di bidang pengelolaan keuangan negara. Sebagai salah satu unit kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung I adalah Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran melalui dan dari rekening Kas Negara serta menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran (APBN) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, KPPN mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, peningkatan kinerja layanan menjadi prioritas, baik dalam segi percepatan penyaluran dana kepada para stakeholders, maupun penatausahaan penerimaan negara sehingga secara tidak langsung akan membantu kelancaran pemerintah dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Tuntutan terhadap profesionalisme pegawai negeri disebabkan peranannya yang sangat sentral yaitu sebagai ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan kondisi tersebut memaksa pegawai negeri untuk harus mampu meningkatkan profesionalisme.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-nurulmutia-35145. Folder: Laporan_Kerja_Praktek / Fakultas_Ekonomi / Akuntansi / 2015 |
| Uncontrolled Keywords: | Penatausahaan Dokumen-Dokumen Negara |
| Divisions: | Laporan Kerja Praktek > Akuntansi |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 04:21 |
| Last Modified: | 05 Nov 2026 04:21 |
| URI: | https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/19125 |
