Prosedur Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan

Perdiansyah, Aziz (2015) Prosedur Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.

[thumbnail of UNIKOM_AZISPERDIANSYAH_BAB 1.pdf] Text
UNIKOM_AZISPERDIANSYAH_BAB 1.pdf

Download (267kB)
[thumbnail of UNIKOM_AZISPERDIANSYAH_BAB 2.pdf] Text
UNIKOM_AZISPERDIANSYAH_BAB 2.pdf

Download (190kB)
[thumbnail of UNIKOM_AZISPERDIANSYAH_BAB 3.pdf] Text
UNIKOM_AZISPERDIANSYAH_BAB 3.pdf

Download (202kB)
[thumbnail of UNIKOM_AZISPERDIANSYAH_BAB 4.pdf] Text
UNIKOM_AZISPERDIANSYAH_BAB 4.pdf

Download (91kB)
[thumbnail of UNIKOM_AZISPERDIANSYAH_COVER.pdf] Text
UNIKOM_AZISPERDIANSYAH_COVER.pdf

Download (18kB)
[thumbnail of UNIKOM_AZISPERDIANSYAH_DAFTAR ISI.pdf] Text
UNIKOM_AZISPERDIANSYAH_DAFTAR ISI.pdf

Download (88kB)
[thumbnail of UNIKOM_AZISPERDIANSYAH_DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
UNIKOM_AZISPERDIANSYAH_DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (85kB)
[thumbnail of UNIKOM_AZISPERDIANSYAH_DAFTAR RIWAYAT HIDUP.pdf] Text
UNIKOM_AZISPERDIANSYAH_DAFTAR RIWAYAT HIDUP.pdf

Download (84kB)
[thumbnail of UNIKOM_AZISPERDIANSYAH_KATA PENGANTAR.pdf] Text
UNIKOM_AZISPERDIANSYAH_KATA PENGANTAR.pdf

Download (295kB)
[thumbnail of UNIKOM_AZISPERDIANSYAH_LEMBAR PENGESAHAN.pdf] Text
UNIKOM_AZISPERDIANSYAH_LEMBAR PENGESAHAN.pdf

Download (218kB)
[thumbnail of UNIKOM_AZISPERDIANSYAH_SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.pdf] Text
UNIKOM_AZISPERDIANSYAH_SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.pdf

Download (175kB)
[thumbnail of UNIKOM_AZISPERDIANSYAH_SURAT PUBLIKASI.pdf] Text
UNIKOM_AZISPERDIANSYAH_SURAT PUBLIKASI.pdf

Download (257kB)

Abstract

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Sistem otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2007, menurut daerah-daerah mencari berbagai alternatif sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran dan belanja daerah (Siahaan, 2010). Pemberiaan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah diperlukan adanya landasan hukum yang merupakan dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yang berlaku sejak Januari 2010 (Waluyo, 2011). Melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemeritah pusat mengalihkan beberapa pajak yang semula ditarik oleh pusat menjadi pajak daerah. Selain itu terdapat perluasan basis pajak yang sudah ada, yaitu untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diperluas hingga mencakup kendaraan.

Item Type: Thesis (Other)
Additional Information: Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-azizperdia-35132. Folder: Laporan_Kerja_Praktek / Fakultas_Ekonomi / Akuntansi / 2015
Uncontrolled Keywords: Pemungutan Pajak progresif
Divisions: Laporan Kerja Praktek > Akuntansi
Depositing User: Robot Migration
Date Deposited: 05 Nov 2026 04:21
Last Modified: 05 Nov 2026 04:21
URI: https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/19099

Actions (login required)

View Item
View Item