Shulur, mentari (2015) Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan 1% Dari Omzet. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
UNIKOM_Mentari Shulur_Lembar Pengesahan.pdf
Download (232kB)
UNIKOM_Mentari Shulur_Kata Pengantar.pdf
Download (127kB)
UNIKOM_Mentari Shulur_Surat Pernyataan Keaslian.pdf
Download (249kB)
UNIKOM_Mentari Shulur_Surat Pernyataan Publikasi.pdf
Download (230kB)
UNIKOM_MentariShulur_BAB I.pdf
Download (186kB)
UNIKOM_MentariShulur_BAB II.pdf
Download (119kB)
UNIKOM_MentariShulur_BAB III.pdf
Download (130kB)
UNIKOM_MentariShulur_BAB IV.pdf
Download (12kB)
UNIKOM_MentariShulur_Cover.pdf
Download (23kB)
UNIKOM_MentariShulur_Daftar Isi.pdf
Download (89kB)
UNIKOM_MentariShulur_Daftar Pustaka.pdf
Download (8kB)
Abstract
Kebutuhan dana pembangunan yang tidak sedikit perlu segera dipenuhi dengan cara memberdayakan secara maksimal potensi penerimaan Dalam Negeri dari sektor migas dan non migas. Saat ini pajak menjadi penerimaan yang sangat diandalkan oleh pemerintah dari sektor non migas. Pajak merupakan cermin kemandirian suatu bangsa. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) penerimaan dari sektor pajak dianggarkan semakin besar jumlahnya dari tahun ke tahun. Penerimaan dari sektor pajak selalu meningkat dan melebihi target (surplus). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2010, belanja Negara yang dibiayai dari penerimaan pajak mencapai 71 persen. Tetapi sebaliknya, pembiayaan dari utang luar negeri kian hari kian menyusut. Ini menunjukkan betapa pentingnya kontribusi perpajakan bagi bangsa Indonesia. Ini pula sebagai indikasi negara ini semakin mandiri, terlihat dari porsi perpajakan yang mencapi 87 persen dari keseluruhan penerimaan negara. Langkah efektif perlu segera diambil untuk menjaga penerimaan pajak sekaligus sebagai wujud tertib administrasi yang dilakukan oleh aparat/fiskus dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Peningkatan mutu pelayanan kepada Wajib Pajak serta peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang memberikan jaminan kepastian hukum sangat diperlukan guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Dengan adanya keadilan, kepastian hukum, serta perbaikan mutu pelayanan diharapkan dapat pula meningkatkan kesadaran dan kepedulian Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dalam peran serta menyukseskan pembangunan nasional. Pemerintah terus mengupayakan agar penerimaan Negara melalui sektor pajak dapat meningkat secara terus menerus.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-mentarishu-35111. Folder: Laporan_Kerja_Praktek / Fakultas_Ekonomi / Akuntansi / 2015 |
| Uncontrolled Keywords: | Pemotongan Pajak Penghasilan |
| Divisions: | Laporan Kerja Praktek > Akuntansi |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 04:20 |
| Last Modified: | 05 Nov 2026 04:20 |
| URI: | https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/19049 |
