Tinjauan Terhadap Prosedur Pembenaran Faktur Pajak Pada Kpp Madya Kota Bandung

dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 hingga 28 Februari 2015 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung pada Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak sangat berguna bagi penulis karena dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan sesuai dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. Kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak sudah efektif sesuai dengan prosedur dan sistem yang dianut instansi yaitu Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). Hambatan yang ditemukan secara garis besar terjadi di lingkup eksternal dan hanya sedikit di lingkup internal. Dasar hukum pemeriksaan, standar pelaksanaan pemeriksaan, tujuan pemeriksaan telah diterapkan di Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung sebagai salah satu syarat melakukan pemeriksaan dan menjadi pemeriksa. Dapat disimpulkan bahwa seluruh fiskus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung bekerja dengan integritas tinggi, kompeten dan profesional serta bertanggung jawab terhadap tugas - tugasnya. Bukti audit menjadi hal yang sangat penting bagi pelaksanaan pemeriksaan pajak karena merupakan unsur utama dalam melakukan pemeriksaan pajak. Kejelasan, kelengkapan dan keandalan bukti audit akan memudahkan pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan sebaliknya jika bukti audit tidak jelas, tidak lengkap dan tidak andal akan membuat aktivitas pemeriksaan pajak menjadi lebih lama dari yang seharusnya.