Tinjauan Hukum Atas Pengelolaan Air Oleh Perusahaan Penanaman Modal Asing (Pma) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan

Derasnya privatisasi sumber daya air atau pengelolaan yang dilakukan oleh Perusaahaan Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi persoalan pelik yang menghadapkan komunitas publik versus sekelompok pemilik modal, ini sama halnya dengan menghadapkan sumberdaya yang menguasai hajat hidup orang banyak versus subyek kepemilikan untuk diperdagangkan. oleh karena itu penulis mengkaji mengenai bagaimana implmentasi yang dilakukan perusahaan PMA dalam pengelolaan SDA yang dikaitkan dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan serta upaya hukum yang bagaimana untuk mengembalikan kemakmuran dan
kesejahteraan masyarakat atas hak air. Bahwa negara seharusnya tetap menjalankan amanat Pasal 33 ayat
(3) Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan melakukan class action dalam upaya hukum pengembalian kekuasaan air sepenuhnya oleh negara.