Tinjauan Yuridis Tentang Pengalihan Uang Kembalian Konsumen Dalam Bentuk Barang Dan Donasi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Dan Barang

Sapyudi, Kathlina (2023) Tinjauan Yuridis Tentang Pengalihan Uang Kembalian Konsumen Dalam Bentuk Barang Dan Donasi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Dan Barang. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.

Preview	Text UNIKOM_KathlinaSapyudi_Cover.pdf - Published Version Download (88kB) | Preview
Preview	Text UNIKOM_KathlinaSapyudi_Halaman Pengesahan.pdf - Published Version Download (486kB) | Preview
Preview	Text UNIKOM_KathlinaSapyudi_Surat Keterangan Publikasi.pdf - Published Version Download (99kB) | Preview
Preview	Text UNIKOM_KathlinaSapyudi_Lembar Pernyataan.pdf - Published Version Download (527kB) | Preview
Preview	Text UNIKOM_KathlinaSapyudi_Kata Pengantar.pdf - Published Version Download (33kB) | Preview
Preview	Text UNIKOM_KathlinaSapyudi_Daftar Isi.pdf - Published Version Download (35kB) | Preview
Preview	Text UNIKOM_KathlinaSapyudi_Bab I.pdf - Published Version Download (82kB) | Preview
Preview	Text UNIKOM_KathlinaSapyudi_BAB II.pdf - Published Version Download (93kB) | Preview
	Text UNIKOM_KathlinaSapyudi_BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (178kB) | Request a copy
	Text UNIKOM_KathlinaSapyudi_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (128kB) | Request a copy
Preview	Text UNIKOM_KathlinaSapyudi_BAB V.pdf - Published Version Download (37kB) | Preview
Preview	Text UNIKOM_KathlinaSapyudi_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (56kB) | Preview
Preview	Text UNIKOM_KathlinaSapyudi_Kontak Penulis dan Konstributor Penelitian.pdf - Published Version Download (172kB) | Preview

Abstract

Pada zaman dahulu transaksi jual beli dilakukan dengan menukarkan barang yang dimiliki manusia dengan manusia lainnya dikenal dengan istilah barter. Sedangkan pada masa modern saat ini transaksi jual beli sudah menggunakan uang. Transaksi jual beli yang dilakukan pada suatu toko dengan mekanisme pembayaran pastinya akan menuntut adanya pembayaran dan penyerahan barang di waktu yang sama. Namun masih banyak pelaku usaha yang masih menggunakan kembalian uang sisa transaksi konsumen menggunakan barang bahkan dialihkan kedalam bentuk donasi. Maka, berdasarkan pada latar belakang tersebut permasalahan yang dibahas dari penelitian ini yaitu tentang keabsahan pengalihan bentuk uang kembalian konsumen ke dalam bentuk barang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap pengalihan uang kembalian konsumen dalam bentuk donasi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis sehingga akan diberikan gambaran fakta-fakta yang ada perihal pengalihan uang kembalian dengan bentuk barang. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif sehingga akan dilakukan penafsiran hukum gramatikal untuk menelaah makna pasal-pasal yang ada pada suatu undang-undang. Tahap penelitian akan dilakukan dengan dua tahap, yakni penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik pengembalian uang kembalian ke dalam bentuk barang dan donasi adalah tidak sah. Segala bentuk penukaran ataupun penyetaraan uang wajib menggunakan rupiah sebagaimana telah termuat dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa perbuatan yang dilakukan dengan mengalihkan uang kembalian ke dalam bentuk donasi perlu untuk ditinjau kembali secara berkala dan komprehensif dengan mempertimbangkan aktivitas pengumpulan dana untuk kegiatan sosial perlu untuk mendapatkan izin dari pemerintah dengan memberikan informasi yang berkaitan. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pelaku usaha akan mengacu pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang yang menyatakan bahwa pengumpulan barang dan sumbangan yang tidak mendapatkan izin dari lembaga maka akan dikenakan denda sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, Mata Uang.
Subjects:	300_SOCIAL SCIENCES > 340_Law > 341_Law of Nations. K Law > K Law (General)
Divisions:	S1_SKRIPSI > FH_Ilmu Hukum (16)
Depositing User:	Mia Hayati Kosasih
Date Deposited:	15 Jan 2024 03:21
Last Modified:	15 Jan 2024 03:21
URI:	http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/8938

Actions (login required)

View Item