Kebebasan Pers Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers Juncto Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri Dikaitkan Dengan Tindakan Represif Aparat Polri Pada Saat Peliputan Demonstrasi

Algivari, Ragil (2022) Kebebasan Pers Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers Juncto Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri Dikaitkan Dengan Tindakan Represif Aparat Polri Pada Saat Peliputan Demonstrasi. Other thesis, Univeristas Komputer Indonesia.

Preview	Text UNIKOM_31616014_RAGIL ALGIVARI-H289_COVER.pdf - Published Version Download (112kB) | Preview
Preview	Text UNIKOM_31616014_RAGIL ALGIVARI-H289_LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (62kB) | Preview
Preview	Text UNIKOM_31616014_RAGIL ALGIVARI-H289_SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.pdf - Published Version Download (169kB) | Preview
Preview	Text UNIKOM_31616014_RAGIL ALGIVARI-H289_LEMBAR PERNYATAAN.pdf - Published Version Download (40kB) | Preview
Preview	Text UNIKOM_31616014_RAGIL ALGIVARI-H289_KATA PENGANTAR.pdf - Published Version Download (209kB) | Preview
Preview	Text UNIKOM_31616014_RAGIL ALGIVARI-H289_DAFTAR ISI.pdf - Published Version Download (169kB) | Preview
Preview	Text UNIKOM_31616014_RAGIL ALGIVARI-H289_BAB I.pdf - Published Version Download (276kB) | Preview
Preview	Text UNIKOM_31616014_RAGIL ALGIVARI-H289_BAB II.pdf - Published Version Download (308kB) | Preview
	Text UNIKOM_31616014_RAGIL ALGIVARI-H289_BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (381kB) | Request a copy
	Text UNIKOM_31616014_RAGIL ALGIVARI-H289_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (258kB) | Request a copy
Preview	Text UNIKOM_31616014_RAGIL ALGIVARI-H289_BAB V.pdf - Published Version Download (154kB) | Preview
Preview	Text UNIKOM_31616014_RAGIL ALGIVARI-H289_PUSTAKA ACUAN.pdf - Published Version Download (172kB) | Preview
Preview	Text UNIKOM_RAGIL ALGIVARI H289_KONTRIBUTOR.pdf - Published Version Download (179kB) | Preview

Abstract

Konsekuensi dianutnya konsep negara hukum adalah hukum harus menjadi dasar bagi setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya. Hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam Negara. Sedangkan dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap berdaulat di atas segala-galanya yang kemudian melahirkan sistem demokrasi. Prinsip negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan prinsip demokrasi mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pers meluas dan bekerja untuk lebih mengawasi jalannya pemerintahan sekaligus menyuarakan aspirasi publik melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Penanganan dan pengamanan aksi demonstrasi tertuang di dalam peraturan kapolri sudah ada peraturan yang mengatur Pasal 2 Perkapolri 9/2008 tentang pedoman dalam rangka pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dan pedoman dalam rangka pemberian standar pelayanan, pengamanan kegiatan dan penanganan perkara . Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada.bahan hukum sekunder (doktrin atau pendapat para ahli), dan bahan hukum tersier (data-data yang didapat melalui makalah atau artikel). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif dengan berdasar pada konsep hukum positif metode yang mengkonsepkan hukum sebagai norma, kaidah, asas. Perlu dicermati bahwa kepolisian sebagai aparat penegak hukum harus memegang erat tugas pokok dan fungsi nya sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan terhadap masyarakat bukan malah sebaliknya seperti beberapa kasus yang sudah diuraikan. Rentetan peristiwa yang disebutkan merupakan bukti bahwa Undang-Undang Pers nyatanya kerap tak mampu menghadapi produk hukum baru melindungi jurnalis. Undang-undang pers yang sudah ada di Indonesia nyatanya belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan kebebasan pers di Indonesia.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Demokrasi, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999
Subjects:	300_SOCIAL SCIENCES > 340_Law > 341_Law of Nations. K Law > K Law (General)
Divisions:	S1_SKRIPSI > FH_Ilmu Hukum (16)
Depositing User:	Mia Hayati Kosasih
Date Deposited:	02 Aug 2022 07:24
Last Modified:	02 Aug 2022 07:24
URI:	http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/6191

Actions (login required)

View Item