Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tanah Ulayat Masyarakat Adat Atas Tindakan Kriminalisasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Azroi, Muhammad (2021) Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tanah Ulayat Masyarakat Adat Atas Tindakan Kriminalisasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.

Preview	Text UNIKOM_Muhammad Azroi_Cover.pdf - Published Version Download (201kB) | Preview
Preview	Text UNIKOM_Muhammad Azroi_Lembar Pengesahan.pdf - Published Version Download (363kB) | Preview
Preview	Text UNIKOM_Muhammad Azroi_Surat Keterangan Persetujuan Publikasi.pdf - Published Version Download (456kB) | Preview
Preview	Text UNIKOM_Muhammad Azroi_Lembar Pernyataan.pdf - Published Version Download (323kB) | Preview
Preview	Text UNIKOM_Muhammad Azroi_Kata Pengantar.pdf - Published Version Download (119kB) | Preview
Preview	Text UNIKOM_Muhammad Azroi_Daftar Isi.pdf - Published Version Download (194kB) | Preview
	Text UNIKOM_Muhammad Azroi_BAB I.pdf - Published Version Download (0B)
Preview	Text UNIKOM_Muhammad Azroi_BAB II.pdf - Published Version Download (504kB) | Preview
	Text UNIKOM_Muhammad Azroi_BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (345kB) | Request a copy
	Text UNIKOM_Muhammad Azroi_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (560kB) | Request a copy
Preview	Text UNIKOM_Muhammad Azroi_BAB V.pdf - Published Version Download (188kB) | Preview
Preview	Text UNIKOM_Muhammad Azroi_Pustaka Acuan.pdf - Published Version Download (231kB) | Preview
Preview	Text UNIKOM_Muhammad Azroi_Kontak Penulis.pdf - Published Version Download (4kB) | Preview

Abstract

Keberadaan masyarakat adat diakui secara konstitusional. Tetapi pada kenyataannya terkadang bertolak belakang apabila dihubungkan dengan kepentingan pembangunan serta pelaku usaha. Lemahnya status hak atas tanah tersebut yang kerap menjadi penyebab tindakan kriminalisasi terhadap masyarakat adat terkait hak tanah ulayat. Dalam hukum positif di Indonesia, keberadaan masyarakat adat serta hak-hak tradisionalnya, termasuk di dalamnya hak-hak atas pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) diakui oleh Negara. Permasalahannya adalah bagaimana perlindungan hukum masyarakat adat atas hak tanah ulayat dari tindakan kriminalisasi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta upaya penyelesaian yang dapat dilakukan masyarakat adat atas tindakan kriminalisasi menurut hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap masalah yang dikaji melalui peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia. Adapun spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dekriptif analisis, dengan cara menggambarkan fakta-fakta dari masalah yang dikaji kemudian dihubungkan dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa pendapat para ahli, buku-buku, dan dokumen-dokumen terkait serta bahan hukum tersier berupa jurnal, artikel, surat kabar dan kamus terkait masalah yang dikaji. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa rumusan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat atas hak tanah ulayat dari tindakan kriminalisasi yaitu Pasal 6 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Rumusan ketentuan ini memperkuat apa yang telah diamanatkan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945 sebagai upaya Negara dalam mewujudkan kepastian serta persamaan di mata hukum terhadap masyarakat adat sebagai bagian dari bangsa Indonesia serta sebagai bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat masyarakat adat sebagai manusia. Dalam hal tindakan kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang sebagian besar disebabkan sengketa tanah ulayat ada, beberapa upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan masyarakat adat salah satunya melalui praktik penyelesaian sengketa di luar pengadilan, baik melalui musyawarah, mediasi, Badan Pertanahan Nasional maupun melalui lembaga adat. Praktik penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini mempunyai beberapa kelebihan diantaranya, dapat menghasilkan solusi yang bersifat saling menguntungkan (win-win solution) bagi para pihak dalam sengketa.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	masyarakat adat , konstitusional, yuridis normatif
Subjects:	300_SOCIAL SCIENCES > 340_Law > 345_Criminal Law. K Law > K Law (General)
Divisions:	S1_SKRIPSI > FH_Ilmu Hukum (16)
Depositing User:	Mrs. Calis Maryani
Date Deposited:	19 May 2022 06:24
Last Modified:	19 May 2022 06:24
URI:	http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/5317

Actions (login required)

View Item